Sukses

Terancam Sanksi PDIP, Ini Tanggapan Effendi Simbolon

Effendi menilai kritikan dan penolakan yang digaungkannya lebih kepada kapasitas sebagai anggota dewan.

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR Fraksi PDIP Effendi Simbolon mengaku heran dengan pernyataan pemberian sanksi oleh juru bicara PDIP Eva Sundari. Dirinya pun bertanya-tanya mengapa aksinya yang menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) itu dipermasalahkan.

"Kok sanksi sih? Nggak lah. Kenapa harus disanksi?" ujar Effendi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2014).

Sebab, kritikan dan penolakan yang digaungkannya lebih kepada kapasitas sebagai anggota dewan yang memang bertugas mengawal pemerintahan. Sebagai kader PDIP, kata dia, hal itu menjadi peringatan dan usulannya sebelum pemerintah membuat kebijakan itu.

"Kan prinsip saya sebagai anggota dewan, saya berikan kritik saya sebelum dibuat kebijakan," jelas Effendi.

Lagipula, dirinya sudah selama bertahun-tahun di Komisi VII yang ruang lingkupnya mengenai energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup. Sehingga dirinya merasa sudah berpengalaman mengenai itu. Maka, Effendi mencoba mengingatkan melalui penolakannya tersebut.

"Jangan bicara sanksi lah. Yang saya sampaikan kan pendapat saya pribadi. Selama hampir 10 tahun di komisi VII. Melihat PDIP selalu memberikan kritik, saya ingatkan ketika pak Jokowi mau naikkan BBM ambil langkah konkret dulu," ucap dia.

Juru Bicara Partai PDIP Eva Kusuma Sundari sebelumnya mengatakan partainya akan memberikan sanksi kepada dua kader PDIP Rieke Dyah Pitaloka dan Effendi Simbolon. Keduanya bersikap menolak rencana kenaikan (BBM) yang akan diberlakukan Presiden Jokowi.

"Mekanisme normal, mungkin peringatan dan seterusnya. Saya nggak yakin ya, kalau itu sudah jadi putusan DPP. Maka seluruh fraksi, DPD DPC punya kewajiban untuk patuhi garis partai," kata Eva di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 9 November 2014.

Eva menambahkan, sikap Rieke dan Effendi yang menolak kebijakan pemerintahan Jokowi yang akan menaikkan harga BBM sudah bertentangan keputusan partai. Apalagi, kata Eva, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah tegas menyatakan akan mendukung kebijakan apapun yang diambil pemerintah.

"Tidak boleh justru mempertanyakan apalagi kemudian melawan atau tidak setuju. Nanti kalau BBM naik atau tidak, apapaun yang diambil pemerintah Jokowi-JK, PDIP akan mendukung," tambah Eva. (Yus)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.