Aktivis HAM Malaysia Berharap Jokowi Tuntaskan Kasus Rohingya

Liputan6.com, Jakarta - Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara, Indonesia diharapkan memiliki peran penting dalam menuntaskan dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di kawasan ini.

Dengan kondisi demokrasi dan ekonomi yang dianggap paling stabil di banding negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand dan Malaysia, Indonesia bakal 'lebih didengar' dalam diplomasi menyelesaikan konflik. Salah satunya adalah konflik etnis Rohingya di Myanmar.

Hal ini disampaikan salah satu pegiat HAM asal Malaysia, Debbie Stoothard, dalam diskusi Asian Forum for Human Rights and Development di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Minggu (9/11/2014).

Menurut Debbie, besar harapan masyarakat pegiat HAM internasional kepada Indonesia, khususnya setelah Joko Widodo atau Jokowi terpilih menjadi presiden menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sebagai aktivis HAM di ASEAN, saya dan kebanyakan bukan warga negara Indonesia lainnya senang perhatikan presiden baru Jokowi yang sangat kita harapkan membawa tenaga baru soal HAM di ASEAN," ujar Debbie Stoothard.

"Masa ini sangat stagnan soal HAM, dan harapan besar ini Jokowi bagi regional ASEAN," lanjut dia.

Khusus kasus Rohingya, meski sebelumnya Indonesia sudah pernah mengirim langsung Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa ke lokasi, namun hal itu kata Debbie belum bisa menekan pemerintah Myanmar untuk menghentikan terjadinya pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya.

"Negara-negara ASEAN sudah cukup tahu kondisi Burma (Myanmar), tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kami berharap Jokowi bisa melihat ASEAN khususnya soal ini secara luas," imbuh dia.

Debbie menilai, Jokowi yang terkenal akan mampu mengeksekusi titik masalah itu. Pemerintahannya juga diharapkan mau menekan Burma untuk menghentikan pelanggaran HAM di forum-forum internasional maupun secara bilateral.

"Karena saat ini kondisinya semakin kritis, mereka akan menerapkan Rakan Action Plan yang salah satu isinya adalah menempatkan 1 juta Rohingya di sebuah camp yang sangat diskriminatif," pungkas perempuan yang sudah 26 tahun bekerja di Myanmar sebagai aktivis HAM. (Yus)