KMP: Kami Sudah Komunikasi dengan Jokowi, Tapi...

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Shiddiq mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak jelas mempresentasikan siapa. Sebab, Koalisi Merah Putih (KMP), di mana PKS tergabung di dalamnya, sudah melakukan komunikasi politik dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Apakah merepresentasikan unsur koalisi atau mewakili salah satu parpol dalam koalisi, itulah yang tidak jelas.‎ Terus terang komunikasi politik dengan Pak Jokowi pun sudah dilakukan," ucap Mahfudz usai diskusi di Warung Daun, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2014).

Mahfudz menilai permasalahan yang sesungguhnya terjadi justru dari internal KIH sendiri. Sebab KMP sudah berkomunikasi politik dengan‎ Jokowi, akan tetapi mentok ketika hasilnya dibawa ke KIH.

"Menurut saya masalah ini ada di dalam KIH sendiri. (Komunikasi) Dengan Pak Jokowi sudah dilakukan, tapi begitu hasilnya dibawa lagi ke mereka (KIH), kenapa kok jadi mental lagi. Inilah yang membuat kami bingung, maunya apa tidak jelas juga. Sementara DPR kan harus tetap berjalan ya," ucap Mahfud.

Lebih jauh Mahfudz mengatakan, bahwa sejauh ini DPR tandingan tidak pernah diakui. Sebab hal itu tidak ada dalam peraturan perundang-undangan.

"Secara aturan perundangan, tidak ada DPR tandingan, pimpinan DPR tandingan pun nggak ada," ucap dia.

Namun Mahfudz melihat, seharusnya memang ada solusi atau jalan tengah bagi kedua pihak. Semua hal bisa dikomunikasikan dengan baik. Apalagi, dalam dunia perpolitikan juga menyangkut dengan manajemen konflik.

"Semua urusan itu bisa dikomunikasikan, dan dicari solusi. Pada dasarnya politik itu menyangkut manajemen konflik. Tapi memang harus jelas dulu. Kalau serba tidak jelas orang jadi bingung, apakah mereka ini sedang kecewa dengan DPR atau ada tambahan kecewa dengan formasi kabinet, itu kan serba tidak jelas," ujar Mahfudz.

Mengenai ketidakjelasan KIH itu, Mahfudz juga menilai, pada akhirnya KIH sendiri yang harus bisa menyelesaikannya. Meski hal itu juga tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat yang mepet ini.

"Menurut kami, biarkan sajalah. Mungkin mereka butuh waktu untuk menyelesaikan persoalan. Kalau urusan di sana sudah clear, pasti akan ada titik temu. KMP tidak pernah menutup diri," tandas Mahfudz. (Ans)