Agus Hermanto: Demokrat Juga Tak Dapat Jabatan di Parlemen 2004

Liputan6.com, Jakarta - Pertarungan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) kembali terjadi di DPR terkait perebutan kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), termasuk Ketua Komisi.

KIH memilih untuk menggelar rapat paripurna tandingan karena merasa suaranya tak digubris oleh pimpinan DPR. Sementara petinggi DPR tetap menggelar pemilihan AKD yang hasilnya, kursi Ketua Komisi dikuasai anggota dewan dari KMP.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR dari Partai Demokrat, Agus Hermanto mengatakan, Demokrat yang saat itu menjadi partai penguasa karena Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden juga sempat tak memiliki kursi pimpinan DPR.

"Ini sama dengan yang terjadi pada 2004, di mana kondisinya sama seperti ini. Demokrat saat itu tidak mendapat jabatan pada pemilihan paket pimpinan karena posisinya kalah waktu itu," kata Agus Hermanto di Jakarta, 31 Oktober 2014.

Namun demikian, kata Agus, segala sesuatu bisa diubah karena pada dasarnya aturan pada tata tertib dapat diubah melalui koordinasi dengan seluruh fraksi yang ada. Dia mengisyaratkan adanya titik temu terkait polemik perebutan kursi pimpinan AKD tersebut.

"Saat itu kami mengambil jalan legal formal. Kami menjalani beberapa minggu dan beberapa bulan, selanjutnya terus berkoordinasi dengan seluruh fraksi. Alhamdulillah saat itu tatib diubah dan saya masuk unsur pimpinan," paparnya.

Agus menambahkan, saat Pemilu 2004, Fraksi Demokrat DPR yang kalah pada saat itu terus bergerak melakukan koordinasi termasuk minta perubahan tatib dan Undang-undang MPR, DPR, DPRD, DPD atau MD3.

"Jadi sebenarnya hal seperti ini pernah terjadi, intinya adalah koordinasi dan semua bisa terselesaikan dengan baik, jangan seperti yang terjadi saat ini," tandas Agus Hermanto. (Ant/Ein)