Sukses

Pantau Penyelewengan di Inspektorat, Ahok Rekrut Auditor Andal

Ahok pun mengimbau agar pejabat eselon IV atau pun setingkat lurah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

Liputan6.com, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta berencana merekrut auditor dari sejumlah kementerian untuk dimasukkan ke dalam Inspektorat DKI. Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja (Ahok) di Balaikota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Ahok pun meminta bantuan kepada mantan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Muhammad Yusuf, yang hari ini baru dilantik sebagai anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Sebab, Yusuf dinilai memiliki pengalaman dan jaringan luas.

"Maka saya katakan kepada Pak Yusuf agar mencari, bila perlu kita merektut dari auditor-auditor dari kementerian yang ada di sekitar Jakarta ini, untuk kita rekrut dan perkuat inspektorat," ucap Ahok  di Jakarta, Jumat (31/10/2014).

Ahok menilai Inspektorat DKI saat ini tidak bekerja secara maksimal. Bahkan, banyak oknum inspektorat disinyalir justru meminta uang komisi kepada lurah atau camat. Terlebih masih banyak PNS DKI yang saling meminta uang komisi dan melakukan praktik pungli alias pungutan liar. Karena itu, auditor berpengalaman dibutuhkan Pemprov DKI untuk mengawasi segala penyimpangan di Inspektorat DKI.

"Karena kalau inspektorat kita lemah pasti berantakan. Apalagi kalau ada oknum yang minta. Oknum-oknum yang minta itu disingkirkan saja," papar Ahok.

Selain itu, Ahok pun mengimbau agar pejabat eselon IV atau setingkat lurah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Niat ini pun disambut baik lembaga anti rasywah itu.

"Yang pasti KPK mendukung semua program pemberantasan korupsi di Pemprov DKI. Kita akan melaporkan siapa pun mau jadi pejabat eselon di DKI harus membuat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)," kata Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menambahkan, LHKPN para pejabat Pemprov DKI itu nantinya akan ditampilkan dalam situs. Sehingga warga dapat mengecek harta kekayaannya pejabat tersebut. Dengan begitu, masyarakat ke depan bisa membantu mengawasi gaya hidup lurah dan camatnya hingga pejabat tinggi.

"Karena lurah camat kan sebagai front terdepan," tandas Ahok. (Rmn)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini