Sukses

Ahok Daftarkan Anak Buah untuk Lapor LHKPN ke KPK

Ahok mendatangi KPK untuk mendaftarkan seluruh pejabat eselon di Pemprov DKI agar mereka memberikan LHKPN.

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama‎ (Ahok) mendaftarkan seluruh pejabat eselon di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ahok memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para eselon tersebut.

"Mendaftarkan seluruh Eselon 3 sama 4 Pejabat Eselon harus melaporkan LHKPN. Harus lapor semua. Semua pejabat struktural harus lapor nanti," ujar Ahok di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/10/2014).

Menurut mantan Bupati Belitung Timur tersebut, sebelumnya pejabat eselon Pemprov DKI yang melaporkan ‎LHKPN baru sampai para pejabat Eselon 2. Itu pun tidak semua pejabat Eselon 2 yang menyerahkan LHKPN.

"Yang dulu Eselon 2 saja banyak yang nggak lapor. Kalau dia nggak lapor, nanti akan kita coret, jadi staf saja," ujar Ahok.

Ahok menambahkan, proses transaksi atau lalu lintas keuangan di Pemprov DKI harus melalui transfer di bank. Tujuannya agar mudah di-tracking (dilacak) oleh KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaski Keuangan (PPATK).

"Kita kan mau mempromosikan cashless society (meminimalisir transaksi tunai). Jadi tahun depan kita tidak bisa tarik cek lagi di atas Rp 25 juta. Jadi semua uang harus ditransfer melalui bank. Kalau lewat bank, KPK dan PPATK gampang memonitor," ucap Ahok. (Mut)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, politikus yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta
    Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, politikus yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta

    Ahok

  • Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
    Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi

    KPK

  • LHKPN

Video Terkini