Program Antisipasi Banjir Mandek, Ahok Pecat Kadis PU DKI?

Liputan6.com, Jakarta - Kemarau akan segera berganti musim hujan. Namun persiapan penanggulangan banjir jelang musim hujan di Jakarta tak sesuai target. Banyak program antisipasi banjir dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang belum selesai karena terkendala masalah tender. Hal itu pun membuat Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok geram.

Saking geramnya, Ahok bahkan memutuskan untuk mengganti sejumlah pejabat di Dinas PU DKI Jakarta.

"Makanya, kita mungkin di minggu-minggu ini pengen cepet ganti beberapa SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Akan ada pelantikan saya kira. Nggak usah nunggu habis tahun," tegas Ahok di Balaikota Jakarta, Senin (27/10/2014).

Salah satu pejabat yang bakal diganti itu dikabarkan Kepala Dinas PU Manggas Rudy Siahaan. Apalagi belakangan, Manggas dikabarkan menolak membayar tagihan Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) tahap ketiga kepada pihak ketiga. Alasannya, Manggas merasa sudah mendelegasikan kepada kepala bidangnya.

Namun sebagai Kadis, Manggas adalah pengguna anggaran (PA), sedangkan kepala bidang hanya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pendelegasian itu pun ditolak oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Pokoknya gini ajalah, kita kan maunya sama-sama kerja yang bener jadi orang gitu loh. Jangan komisinya mau, honornya mau, tapi tanda tangan suruh wakil, ini kan lucu. Nggak bisalah," cetus Ahok.

"Tadi saya rapat bilang nggak ada lagi toleransi untuk kayak gituan," tandas Ahok. (Sss)