Sukses

Ekspektasi Jokowi Terhadap Menterinya Dinilai Terlalu Tinggi

Penunjukan nama-nama menteri PDIP di Kabinet Kerja dinilai paling rumit dan kuat dorongan ketua umum.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah resmi mengumumkan 34 nama menteri. Direktur Eksekutif Political Communication Institute (Polcom) Heri Budianto menilai ekspektasi Jokowi kepada kabinetnya terlalu tinggi.

Hal itu, lanjut dia, bisa dilihat dari penamaan 'Kabinet Kerja' tersebut tentu memiliki makna sangat aplikatif. Lalu pernyataan Presiden saat memperkenalkan sang menterinya satu per satu lengkap dengan latar belakang dan harapan, merupakan ekspektasi tinggi.

"Kadang ada menteri dipuji berlebihan, nah ini tentu menjadi beban jika ternyata menteri yang bersangkutan tersebut tidak mampu bekerja," ucap Heri saat dihubungi di Jakarta, Senin (27/10/2014).

Ia menambahkan, menyimak cara Presiden Jokowi mengumumkan dan memperkenalkan para menterinya merupakan tradisi baru yang dibangun presiden. Karena hal itu sangat berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Itu bisa dilihat dari dibangunnya kesan santai ketika mengumumkan dan juga memperkenalkan personal dari menteri-menteri Kabinet Kerja.

"Kesan yang ingin dibangun santai dan natural, tapi justru substansi pernyataan tampak tanpa persiapan," pungkas dosen Universitas Mercu Buana, Jakarta ini.

Sementara itu, ia juga menilai pengumuman nama menteri-menteri Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tak bisa lepas dari aroma kompromi politik. Menurut Heri, hal itu bisa dibuktikan dari nama-nama orang dekat dan pengurus teras parpol yang diangkat menjadi menteri, terutama dari PDIP selaku pemilik saham terbesar.

Seperti munculnya nama Puan Maharani, Rini M Soemarmo, Tjahjo Kumolo yang barang tentu membuktikan Megawati Soekarnoputri sangat berpengaruh dalam penyusunan kabinet. "Terutama nama Puan dan Rini. Ini saya lihat digaransi Bu Mega. Kedua memiliki posisi strategis," kata Heri.

Menurut pengamatan Heri, penunjukan nama-nama menteri PDIP paling rumit dan kuat dorongan ketua umum. Heri menyatakan dari komposisi kabinet masih perlu dipertanyakan komitmen dan kompetensi para menteri tersebut, misal penunjukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly dari PDIP yang dinilai kurang tepat.

"Kalau partai lain itu relatif lebih tenang dan tanpa gejolak. Sebaiknya profesional yang mengisi posisi ini," tambah Heri.

Sementara untuk posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menurut Heri, semestinya orang paling pas untuk mengisinya ialah mantan birokrat atau yang memiliki wawasan akademis di bidang tersebut. Termasuk juga posisi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Malah saya pikir justru Bu Siti Nurbaya yang pas di Menpan dan Reformasi Birokrasi," ujar doktor ilmu komunikasi ini. (Mut)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini