Sukses

Syafii Maarif: Langkah Jokowi Bentuk Kabinet Cerdik Sekali

"Sesuai undang-undang, waktu pembentukan kabinet hingga 14 hari, sedangkan sekarang belum ada seminggu sejak pelantikan."

Liputan6.com, Jakarta - Budayawan sekaligus tokoh Muhammadiyah KH Ahmad Syafii Maarif atau Buya mengakui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat cerdik menyusun kabinet yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Menurut saya, langkah Jokowi itu cerdik sekali. Walaupun banyak orang tidak suka, tetapi saya suka," ujar mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (25/10/2014).

Pendiri Maarif Institute tersebut menilai, langkah Presiden Jokowi berkonsultasi calon kabinet ke KPK dan PPATK merupakan cara yang baik. Jokowi mendapatkan penilaian lebih objektif dari pihak luar yang berkompeten.

Menurut Buya, terkait Presiden Jokowi yang tidak langsung mengumumkan susunan kabinetnya usai pelantikan 20 Oktober lalu, asal masyarakat diberi penjelasan, hal itu tidak menjadi masalah.

"Menurut saya tidak apa-apa. Sesuai undang-undang waktu pembentukan kabinet hingga 14 hari, sedangkan sekarang belum ada seminggu sejak pelantikan," kata dia.

Kendati Buya berharap, Presiden Jokowi tidak terlalu lama mengumumkan dan melantik susunan kabinetnya, atau paling tidak pekan depan harus sudah terbentuk.

Uskup Agung Semarang Mgr Johannes Pujasumarta dalam kesempatan yang sama juga menilai, langkah Presiden Jokowi dalam membentuk kabinet sangat baik. Karena tidak mengambil keputusan sendiri, melainkan melibatkan lembaga yang dipercayai menilai rekam jejak calon menteri, yakni KPK dan PPATK.

"Saya berharap pemerintahan Jokowi nanti didukung para menteri yang sungguh-sungguh kompeten, yang betul-betul menguasai bidang pekerjaannya," imbuh Johannes.

Presiden Jokowi akan mengumumkan susunan kabinetnya pada Minggu 26 Oktober 2014 besok, pada pukul 16.00 WIB. Jokowi telah mengajukan 43 calon susunan kabinet ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk diaudit.

Dari 43 nama, 8 di antaranya memiliki rapor merah atau tidak direkomendasikan menjadi calon kabinet Jokowi. Jokowi pun memilih nama lainnya. Langkah Jokowi ini pertama kali dilakukan dari presiden-presiden sebelumnya. Tujuan audit ini guna menyiapkan kabinet yang bersih dan bebas korupsi di pemerintahan Jokowi-JK mendatang. (Ant/Sss)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.