Adhie Massardi: Belum Umumkan Menteri Karena Visi Jokowi Kurang

Liputan6.com, Jakarta - Pada hari ke-5 pemerintahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mengumumkan nama menteri kabinet. Hal ini mengundang pertanyaan besar. Mengapa demikian? Sejumlah pihak pun melontarkan opini.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi menilai tertundanya pengumuman menteri lantaran beberapa faktor. Misalnya, menurut dia, karena Jokowi kurang memiliki visi yang jelas.

"Karena visinya kurang, (jadi) susah mencari (menteri). Referensinya juga kurang," ujar Adi di Jakarta, Jumat (24/10/2014).

Di samping itu, lanjut dia, faktor lain yang membuat Jokowi belum memutuskan kabinetnya karena dia masih diselimuti rasa takut bila kabinetnya nanti tidak sesuai harapan.

"Dia (Jokowi) pusing karena kabinet ini untuk 5 tahun. Ya jalan saja, kalau jelek kan diganti," sambung dia.

Walau begitu, Adhie menilai hiruk-pikuk seleksi menteri tidak harus dibesar-besarkan. Sebab Indonesia bukan negara baru, melainkan sudah merdeka 69 tahun. Sehingga, belum diumumkannya kabinet Jokowi adalah sesuatu yang wajar. Dia mencontohkan, presiden sebelumnya juga membutuhkan waktu untuk menentukan menteri.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Abetnego Tarigan mempertanyakan kinerja dari Tim Transisi Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) yang dibentuk setelah pasangan tersebut dinyatakan resmi menang Pilpres oleh MK.

"Kan sudah membentuk kemarin rumah transisi Jokowi-JK, akhirnya apa? Belum diumumin," kata Abetnego saat memberikan keterangan persnya di kantor WALHI, Jakarta Selatan, Jumat (24/10/2014).

Padahal, menurut Abetnego, pihaknya dan sejumlah LSM lain kerap kali diundang Jokowi dan Tim Transisi guna membahas isu-isu penting yang harus dibenahi pada pemerintahan selanjutnya.

"Kita pengin tahu juga apakah yang kita usulkan diterima atau nggak. Kalau diterima kayak apa, kalau tidak kenapa? Ini hal yang menurut kami sampai sekarang nggak jelas," ucapnya.

14 Hari

Sebelumnya Jokowi mengatakan ada 33 menteri yang akan membantu pemerintahannya. Jokowi pun menyerahkan sejumlah calon menteri itu ke KPK untuk diperiksa rekam jejaknya. Dari hasil penelusuran KPK, beberapa nama di antaranya dinyatakan terindikasi dugaan kasus korupsi.

Setelah menerima rekomendasi KPK, Jokowi kemudian menggodok ulang nama-nama calon menteri, dan menyerahkan nama baru ke KPK untuk diselidiki. Jokowi juga mengirimkan surat perubahan nomenklatur susunan kabinet ke DPR. DPR kini sudah memberikan surat balasan terkait perubahan dalam struktur kabinet.

Jokowi juga pernah menegaskan bahwa dirinya tak ingin terburu-buru dan memerlukan proses yang matang dalam menentukan menteri. "Kita menganut prinsip kehati-hatian," tegasnya.

Menurut mantan Deputi Tim Transisi Pemerintahan Jokowi-JK, Anies Baswedan, belum diumumkannya nama menteri merupakan hal yang wajar. Sebab, Jokowi dan JK masih punya waktu beberapa hari untuk memikirkan secara matang komposisi kabinetnya sehingga tidak timbul masalah ke depannya.

"Ini proses politik yang panjang dengan diseleksi KPK. Ini adalah langkah sejarah Indonesia akan lebih bersih jika orang-orang yang bekerja atas nama publik untuk kepentingan publik memang klir," ujar Anies. "Presiden (Jokowi) punya waktu 14 hari untuk membentuk kabinet. Jadi kenapa teman-teman yang mendorong?"