Jokowi: Pengumuman Menteri Tunggu KPK dan DPR

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum bisa mengumumkan susunan kabinet yang akan membantunya menjalankan program kerja pemerintahan mendatang. Menurut Jokowi, pengumuman ini masih menunggu rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilibatkan untuk menelusuri rekam jejak calon menteri.

"Kita menganut prinsip kehati-hatian. Waktu kita sampaikan ke KPK kan ada yang harus diulang. Kita sampaikan ke KPK lagi. Sampai sekarang ini belum keluar dari KPK," ujar Jokowi di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10/2014) malam.

Jokowi-JK sudah mengajukan sejumlah nama ke KPK untuk ditelusuri rekam jejaknya sebelum dilantik menjadi menteri. Dari 33 nama yang sudah diajukan, lembaga yang dipimpin Abraham Samad itu memberi tanda merah atau tidak merekomendasikan 8 orang menjadi menteri.

Menurut Jokowi, keterlambatan penyusunan kabinet ini lantaran pihaknya harus mengubah atau mengutak-atik nama yang 'dicoret' KPK.

"Yang sudah direkomendasi dari sana (KPK) tidak boleh ya harus dianukan lagi. Ada ceritanya lagi," kata Jokowi yang saat itu didampingi Wapres Jusuf Kalla dan politisi PDIP Hasto Kristiyanto.

"Sampai hari ini belum. Tanya ke KPK," lanjut Jokowi saat ditanya ihwal waktu pengumuman menteri kabinetnya.

Selain menunggu reomendasi dari KPK, hal yang membuat hingga kini nama-nama menterinya belum diumumkan kata Jokowi adalah menunggu pertimbangan dari DPR soal perubahan kementerian.

"Kedua, kita juga meminta pertimbangan ke DPR, karena ada (kementerian) yang digabung dan dipecah. Nomenklatur diubah. Nanti diumumkan. Yang dari dewan kita juga minta pertimbangan langsung agar cepet. Kalau disana (KPK dan DPR) cepet, disini juga cepet," pungkas Jokowi.

DPR Maraton

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan pimpinan DPR akan bekerja secara maraton untuk segera memberikan masukan terhadap surat Jokowi terkait menteri.

"Tentunya hari ini nanti malam kita akan maraton untuk merumuskan pengajuan enam butir pertimbangan tersebut. Selain pertimbangan fraksi, kita juga akan memasukkan pertimbangan secara akademis," jelas Agus di Gedung DPR.

Selain itu, menurut Agus dirinya tidak ingin menghambat pengumuman menteri lantaran menunggu pertimbangan dari DPR.

"Memang sesuai ketentuan, pengumuman kabinet itu kan hak prerogatif presiden. Namun kita tidak ingin terkesan menghambat pengumuman tersebut akibat menunggu pertimbangan dari kami. Karena itu, kita akan bekerja secepatnya. Paling lambat Senin akan segera kita umumkan hasilnya," pungkas Agus.