SDA: Saya Taat Terhadap Perintah Ulama

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) menyatakan dirinya taat terhadap perintah ulama yang menginginkan agar Muktamar Islah digelar 30 Oktober mendatang di Jakarta.

SDA mengatakan itu saat menghadiri acara Silaturhami Nasional (Silatnas) Alim Ulama se-Indonesia yang digelar di Pondok Pesantren Asshidiqiyah, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (23/10/2014).

"Sikap saya terkait kekisruhan di internal PPP sudah jelas. Saya patuh dan taat terhadap perintah ulama yang berada di Mahkamah Partai (MP),” kata SDA.

Bahkan, mantan Menteri Agama RI ini menegaskan, sikapnya tersebut diketahui betul oleh Ketua MP Chozin Chumaidi.Menurutnya, saat ini PPP sedang menghadapi ujian yang sangat berat. Dan jika dibiarkan berlarut-larut akan berdampak buruk terhadap eksistensi PPP sebagai partai politik.
“Kekisruhan yang terjadi di internal PPP sekarang ini merupakan promosi negatif. Jika dibiarkan berlarut-larut, akan berdampak tidak baik, terutama di Pemilu 2019 mendatang,” tukasnya.

Diingatkannya, banyak kalangan yang beranggapan, Pemilu 2014 kemarin merupakan pemilunya kaum kapitalis. Orang-orang baik kalah dengan pemodal (orang berduit). Diperkirakan, pada Pemilu 2019 akan lebih dahsyat lagi hegemoni para kapitalis itu.

“Kalau kita terlen dan disibukkan dengan konflik di internal, bagaimana kita mau mempersiapkan dan menghadapi tantangan ke depan,” ujarnya.
Menyinggung posisi PPP, apakah tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP) atau berpindah ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH), dijawabnya dengan diplomatis. “Saya memiliki keyakinan, baik KMP dan KIH, kedua koalisi ini dibentuk untuk kepentingan rakyat. Hanya caranya saja yang berbeda,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Ketua MP PPP Chozin Chumaidi mengatakan, kekisruhan di PPP berawal dari rapat yang digelar pada 9 September lalu di kantor DPP PPP. Di rapat itu memutuskan untuk mencopot SDA dari jabatan Ketua Umum PPP, dan mengangkat Emron Pangkapi sebagai penggantinya sementara (Plt). “Padahal, di dalam AD/ART PPP tidak mengenal dengan istilah Plt,” ungkapnya.

SDA sendiri, lanjut Choizin, merasa didzalimi melakukan perlawanan dengan memecat beberapa pengurus, di antaranya M Romahurmuziy (Romy), Suharso Monoarfa, dan Emron Pangkapi. Kata Choizin lagi, MP sudah berusaha mendamaikan kubu SDA dan kubu Romy. Dan melarang kedua kubu yang bertikai tersebut menjalankan roda partai berdasarkan keinginannya sendiri-sendiri, sampai digelarnya Muktamar Islah.

“Sampai digelarnya Muktamar Islah, kedua kubu dilarang mengatasnamakan PPP, kecuali diketahui oleh kedua belah pihak. Misalnya, kalau ada surat keluar, harus ditandatangani SDA dan Romy selaku ketua umum dan sekjen hasil Muktamar Bandung,” ucapnya.

Namun, permintaan MP itu tidak digubris. Kubu SDA dan Romy tetap berjalan sesuai dengan keinginannya masing-masing.
Ia mengaku heran, kenapa kedua kubu ini bertikai. Padahal, pada Muktamar di Bandung 2011 lalu, Romy Cs yang mengusung SDA sebagai Ketua Umum PPP.