Komisi Belum Rampung, DPR Terhambat Bahas Nomenklatur Jokowi?

Liputan6.com, Jakarta - Terkait surat perubahan nomenklatur kementerian kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), dianggap bisa dibahas hanya dalam tahapan pimpinan DPR. Namun tergantung bagaimana hasil rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus) nanti.

"Itu juga merupakan jalan juga (pimpinan DPR ambil alih). Saya belum mau bilang apa-apa, kita yang sudah mendahului nanti kalau sudah selesai rapat saya akan jelaskan," ujar Wakil Ketua MPR Agus Hermanto di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/10/2014).

Menurut Agus, ada pilihan lain juga yang bisa diambil pada rapat nanti. Misalnya, diserahkan kepada komisi. "Nanti rapat pengganti Bamus akan ada hasilnya."

"Apa yang akan kita lakukan apa yang ada di dalam. Misalnya, diserahkan kepada komisi-komisi maka kita akan serahkan kepada komisi yang menanganinya," sambung Agus.

Kendati Agus menegaskan, semuanya tergantung bagaimana jalannya rapat pengganti Bamus. "Nanti pimpinan dan anggota lain pada rapat pengganti Bamus akan menawarkan banyak pilihan."

"Di Bamus ini apa saja langkah-langkah yang diambil, tentunya sesuai dengan hasil rapat yang nanti diputuskan," pungkas Agus.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebelumnya mengatakan, akan sulit pihaknya menanggapi surat Jokowi terkait nomenklatur kementerian atau perubahan nama kementerian kabinet Jokowi-JK lantaran belum terbentuk komisi.

Beberapa nama kementerian yang mengalami perubahan nama di antaranya, Kementeria Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat digabung menjadi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi Kementerian Pariwisata. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi 2 yaitu Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.

Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian PDT dilebur menjadi Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Desa, dan Kementerian Daerah Tertinggal.

Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat diubah jadi Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan‬. (Mut)