Eks Tim Transisi: Jokowi Tak Bisa Terburu-buru Tentukan Menteri

Liputan6.com, Jakarta - Rencana pengumuman susunan kabinet Jokowi-JK pada Rabu 22 Oktober 2014 kemarin batal. Padahal lokasinya telah disiapkan sejak sehari setelah Jokowi dilantik sebagai presiden.

Kendati demikian, mantan deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, menolak pembatalan itu disebut sebagai kemunduran.

Menurut Hasto, Jokowi mempunyai waktu 14 hari untuk membentuk kabinet pemerintahannya setelah dilantik pada 20 Oktober lalu. Dengan rentang waktu tersebut, Hasto mengatakan Jokowi masih memiliki waktu yang cukup untuk membentuk dan mengumumkan kabinetnya.

"Kami meluruskan pemberitaan selama ini, rencana pengumuman kabinet pemerintahan baru Jokowi-JK tidak ada istilah maju atau mundur. Karena ketentuan undang-undang, Presiden memiliki waktu 14 hari sejak dilantik," ujar Hasto usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis, (23/10/2014).

Ia juga menegaskan, Jokowi dan JK tidak bisa terburu-buru menentukan menteri-menterinya. Sebagai kepala negara, Presiden Jokowi harus menghitung secara matang dan benar-benar memilih menterinya dengan selektif. Terlebih, ujar Hasto, selama ini publik sangat berharap agar Jokowi memilih menteri yang mempunyai rekam jejak bersih dari korupsi dan tidan tersandung berbagai masalah.

"Tentu saja berkaitan kepentingan bangsa negara, kita liat harapan rakyat besar pada kabinet Jokowi-JK. Karena itu butuh pendalaman dan kehati-hatian. Kajian mendalam dilakukan termasuk pastikan pemerintahannya nanti mempunyai komitmen pemerintahan bersih bisa diwujudkan," kata dia.

Karena itu, ujar Hasto, keputusan Jokowi melibatkan KPK dan PPATK untuk menelusiri rekam jejak dan nama-nama calon menterinya dianggap sebagai langkah tepat. ‎"Makanya sejak awal  keterlibatan PPATK dan KPK ini menjadi sangat penting, sehingga bisa pertimbangkan," kata Hasto. (Mut)