JK: Masih Ada Proses Seleksi Menteri Oleh Presiden Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi Rabu kemarin santer dikabarkan akan mengumumkan susunan kabinetnya. Namun rencana pengumuman itu ternyata batal. Sebelumnya, Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan keterangan berbeda soal lokasi pengumuman. Terkait hal ini, JK membantah disebut berbeda pendapat dengan Jokowi soal lokasi pengumuman susunan kabinet.  

Jusuf Kalla yang akrab disapa JK mengatakan, akan mengikuti keputusan Jokowi terkait penetapan lokasi pengumuman nama-nama menteri.

"Kalau presiden ajak pasti saya ke sana (Ke Tanjung Priok). Apanya yang mau diumumkan," tutur JK di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (23/10/2014).

JK pun masih merahasiakan waktu pengumuman nama-nama menteri. Ia menuturkan, masih ada proses seleksi yang dilakukan Presiden Jokowi. Seleksi ini sebagai dampak dari dicoretnya 8 nama calon menteri oleh KPK.

"Coba lihat berapa hari ini mesti ke KPK. KPK balas kita, lalu kita periksa ulang. Kan gitu. Kita seimbangkan lagi, lalu cari calon baru lagi," tegas JK.

Tak hanya itu, pengumuman nama-nama menteri juga masih menunggu persetujuan perubahan nomenklatur kementerian.

Ada enam kementerian yang akan diubah namanya. Pertama, Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Menteri Perumahan Rakyat digabung menjadi Menteri PU dan Perumahan Rakyat. Kedua, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi Menteri Pariwisata.

Ketiga, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dipecah menjadi 2 yaitu Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah serta Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Keempat, Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup digabung menjadi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Kelima, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dilebur menjadi 3 yakni Menteri Tenaga Kerja, Menteri Desa, dan Menteri Daerah Tertinggal. Selanjutnya terakhir, Menko Kesejahteraan Rakyat diubah jadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Perubahan ini disampaikan melalui surat oleh Presiden Jokowi ke DPR, dan akan dibahas dalam rapat paripurna DPR hari ini. (Mut)