Samad Minta Jokowi Tak Pilih Menteri dalam Daftar Merah KPK

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan, pihaknya telah memberi rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap nama-nama calon menteri yang diserahkan. Meski begitu, Samad tidak mau menyebut nama-nama yang diberi tanda merah dan kuning itu.

"Itu tidak boleh. Itu hak prerogatif Presiden. Biar Pak Jokowi yang menyampaikan," ujar Samad di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/10/2014).

Samad meminta Jokowi mau menjalani rekomendasi yang diberikan KPK. Sebab menurut dia, baik yang masuk daftar merah dan kuning memang tidak layak menjabat pada posisi penting.

"Antara merah dan kuning itu sama. Tidak ada yang boleh jadi menteri," ujar Samad.

Ketua KPK menegaskan, jika seandainya Jokowi tak mengindahkan rekomendasi KPK ini, bisa disimpulkan pemerintahan 5 tahun ke depan tidak bersih.

"Ya, itu kita simpulkan pemerintahan tidak responsif. Pemerintahan ini tidak bersih," tandas Samad.

Sebelumnya Jokowi mengatakan ada 33 menteri yang akan membantu pemerintahannya. Jokowi pun menyerahkan sejumlah calon menteri itu ke KPK untuk diperiksa rekam jejaknya.

Dari hasil penelusuran KPK, beberapa nama di antaranya dinyatakan terindikasi dugaan kasus korupsi. Setelah menerima rekomendasi KPK, Jokowi kemudian menggodok ulang nama-nama calon menteri, dan menyerahkan nama baru ke KPK untuk diselidiki. (Yus)