Kado untuk Jokowi: RI Terpilih Lagi Jadi Anggota Dewan HAM PBB

Liputan6.com, New York - Baru tiga hari memerintah, pemerintahan Presiden baru Jokowi mendapat kado istimewa. Yakni Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB.

"Terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM merupakan kado istimewa di hari kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo," sebut Duta Besar serta Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Desra Percaya yang diterima Liputan6.com, Selasa (22/10/2014).

Dijelaskan Desra, Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan HAM untuk mewakili wilayan Asia-Pasifik bersama Bangladesh, India dan Qatar. Indonesia akan berada di Dewan HAM PBB untuk periode 2015-2017.

Dalam pemilihan ini juga terpilih Botswana, Republik Kongo, Ghana dan Nigeria untuk Kelompok Afrika. Sementara, Albania dan Latvia untuk Kelompok Eropa Timur dan Belanda dan Portugal untuk Kelompok Eropa Barat dan Negara Lainnya serta El Salvador, Bolivia dan Paraguay untuk Kelompok Amerika Latin dan Karibia.

Desra pun menyebut, kembali terpilihnya Indonesia menandakan dunia internasional percaya terhadap upaya Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Tak hanya itu, pemilihan ini juga menunjukkan dukungan dunia luar atas pemerintahan Indonesia yang baru.

"Untuk itu ke depannya kita dihadapkan pada tantangan untuk terus memajukan dan melindungi HAM di tingkat nasional, dan memberikan sumbangsih pada upaya bersama di tingkat regional dan internasional," sambung dia.

Indonesia telah duduk dalam Dewan HAM PBB yang berkedudukan di Jenewa, Swiss, sejak 2006. Merupakan salah satu negara anggota pertama yang menjadi anggota badan khusus PBB ini. Kali ini, Indonesia terpilih kembali untuk yang keempat kalinya.

Dewan HAM PBB merupakan badan antar pemerintah di dalam sistem PBB yang bertugas untuk memperkuat upaya pemajuan dan perlindungan HAM di seluruh dunia. Beranggotakan 47 negara, Dewan HAM dibentuk pada 2006, yang menggantikan Komisi HAM saat itu dinilai kental dengan nuansa politisasi isu HAM.

Dewan HAM memiliki berbagai mekanisme perlindungan HAM, antara lain Universal Periodical Review (UPR) yang bertujuan untuk mengkaji situasi HAM semua negara anggota PBB tanpa kecuali.

Jokowi dilantik menjadi Presiden ke-7 RI pada Senin 21 Oktober. Hingga Rabu ini, ia telah menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia selama 3 hari. Namun ia baru tinggal di Istana Merdeka selama 2 hari. (Mut)