Sukses

Suryadharma: Mbah Moen Tentukan Muktamar PPP 30 Oktober

Ucapan Mbah Moen, menurut Suryadharma, menekankan posisi Romahurmuziy tidak sah diakui sebagai ketua umum PPP.

Liputan6.com, Jakarta - Kisruh internal PPP antara kubu Suryadharma Ali (SDA) dengan Romahurmuziy hingga kini terus bergulir. Setelah pekan lalu kubu Romahurmuziy menggelar Muktmar VIII di Surabaya, kini giliran kubu Suryadharma.

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) mengatakan, Ketua Majelis Syariah PPP Maimoen Zubair alias Mbah Moen, telah menentukan pelaksanaan muktamar PPP pada 30 Oktober 2014.

"Saya berharap secepat-cepatnya dilaksanakan agar perselisihan selesai. Beliau (Mbah Moen) menyampaikan 30 Oktober itu Kamis pahing, merupakan hari baik," kata Suryadharma di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (21/10/2014).

Ucapan Mbah Moen tersebut, menurut Suryadharma, menekankan bahwa posisi Romahurmuziy yang akrab disapa Romi itu tidak diakui sebagai ketua umum --sesuai hasil Muktamar VIII Surabaya.

"Mbah Moen mengatakan langsung bahwa muktamar di Surabaya itu ilegal. Mbah Moen juga sudah menghubungi Kapolri, untuk meminta dikeluarkan izin pelaksanaan muktamar, dan insya Allah Kapolri akan mengeluarkan izin untuk pelaksanaan muktamar 30 Oktober yang rencananya di Hotel Sahid, Jakarta," ujar dia.

Suryadharma mengatakan, muktamar pada 30 Oktober akan membahas mengenai AD/ART, program kerja, pokok pikiran, serta dimungkinkan adanya pembahasan mengenai sikap politik PPP 5 tahun ke depan.

"Pembahasan sikap politik itu bisa jadi pengukuhan ke Koalisi Merah Putih atau bisa jadi ada perubahan ke Koalisi Indonesia Hebat. Itu sepenuhnya wewenang muktamar, bukan wewenang Suryadharma Ali," beber dia.

Menurut Suryadharma, muktamar 30 Oktober mendatang juga akan mengundang Presiden Joko Widodo alias Jokowi, beserta seluruh ketua umum partai politik, baik dari Koalisi Merah Putih maupun Koalisi Indonesia Hebat, untuk memberikan pokok-pokok pikirannya.

Suryadharma menambahkan, muktamar nanti juga akan mengundang seluruh kader PPP, termasuk kubu Romahurmuziy. Namun dengan catatan, Romahurmuziy melepaskan jabatan sebagai ketua umum terlebih dulu. Karena, tidak mungkin ada dua ketua umum dalam satu muktamar.

"Logikanya juga kalau Romi merasa ketua umum, dia tidak akan hadir. Karena dia seharusnya menganggap muktamar 30 Oktober ilegal," tandas Mantan Menteri Agama tersebut.

Kubu Romahurmuziy sebelumnya menggelar Muktamar ke-VIII PPP di Surabaya selama 15-18 Oktober 2014. Hasil muktamar menunjuk Romahurmuziy menjadi ketua umum secara aklamasi.

Usai muktamar, Romahurmuziy menyatakan, PPP memutuskan baralih ke kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Kubu Romahurmuziy juga menyatakan, telah mengundang kubu Suryadharma Ali dalam muktamar Surabaya, namun Suryadharma tidak hadir. (Ans)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini