Rekrut Menteri, Jokowi Diminta Konsultasi dengan Pimpinan Parpol

Liputan6.com, Semarang - Hingga kini Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum mengumumkan nama-nama yang akan duduk di kabinet pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Terkait hal itu, anggota DPR RI Tjahjo Kumolo memandang perlu Jokowi berkonsultasi dengan pimpinan partai politik sebelum menetapkan kader parpol atau politikus sebagai menteri.

"Konsultasi dengan pimpinan partai penting karena bisa saja orang yang dimaui Pak Jokowi untuk diminta sebagai pembantunya, tetapi masih diperlukan di partai," kata Tjahjo Kumolo melalui pesan singkatnya yang diterima di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (21/10/2014).

Tjahjo, anggota DPR periode 2014--2019 dari Fraksi PDIP mengatakan, prinsip rangkap jabatan partai dan pemerintahan harus dipisah sebagaimana prinsip Jokowi sebagai Presiden ke-7 RI.

Menyinggung namanya disebut-sebut sebagai Menteri Dalam Negeri, sebagaimana daftar calon anggota kabinet yang tersebar di media sosial, Tjahjo menjelaskan. "Saya sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan tidak tahu soal komposisi calon kabinet presiden karena itu kewenangan atau prerogatif Pak Jokowi sebagai presiden."

Ia menambahkan. "Seandainya Pak Jokowi akan mengambil pembantunya yang dipercaya dan kebetulan kader partai, saya kira Pak Jokowi akan berkonsultasi dengan ketua umum partai."

Kalau terkait dengan kader PDIP, Tjahjo menegaskan, "Beliau (Jokowi) akan berkonsultasi dengan Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan terlebih dahulu."

"Kita percayakan dan harus percaya kepada Presiden Jokowi untuk menyusun tim kerjanya (Kabinet Jokowi-JK)," kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu. (Ant/Ali)