SDA: Kubu Romi Klaim PPP Dukung Jokowi Itu Tak Sah

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) masih tak habis pikir dengan perubahan arah dukungan PPP ke sisi Jokowi yang digagas kubu Romahurmuziy atau Romi. Romi adalah Sekjen PPP yang diangkat menjadi Ketua Umum PPP versi muktamar Surabaya.

SDA menilai, perubahan arah dukungan dari Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta menjadi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung Jokowi-JK itu tak sah. Hal itu, lanjut dia, karena dilakukan melalui forum yang tak memiliki kewenangan.

"Dukungan resmi PPP kepada Pak Prabowo itu produk Rapimnas 19 Mei di Hotel Aston, Jakarta. Perubahan arah koalisi harus melalui forum yang memiliki kewenangan untuk mengubah arah koalisi," kata SDA di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (21/10/2014).

SDA mengatakan, perubahan arah koalisi bahkan tidak bisa dilakukan seorang ketua umum, maupun melalui rapat harian DPP.

"Dari sisi hukum itu tidak bisa dilakukan. Jadi harus dilakukan (ingin mengubah dukungan) harus forum yang setara atau di atasnya, yang sah. Nah ini keputusannya apalagi dilakukan oleh ketua umum palsu," tandas SDA.

PPP kubu Romi sebelumnya menggelar Muktamar VIII PPP di Surabaya yang hasilnya menunjuk sang Sekjen PPP menjadi ketua umum secara aklamasi. Usai muktamar tersebut, Romi juga menyatakan PPP merapat ke kubu Jokowi.

Menurut SDA, muktamar dan produk-produk yang dihasilkannya tidak sah. Sementara PPP baru akan menggelar muktamar pada 30 Oktober hingga 2 November 2014.

PPP kubu SDA pun kini telah mengirimkan surat permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk tidak mengesahkan hasil Muktamar VIII versi Romi. (Ans)