Tidak Patuhi Rapimnas Bandung, SDA Dituding Tidak Konsisten

Liputan6.com, Bengkulu - Forum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menuding Suryadharma Ali (SDA) tidak konsisten dalam menjalankan keputusan partai. Ini terlihat dari rencana pelaksanaan muktamar versi SDA di Jakarta yang akan digelar akhir Oktober ini.

Sekretaris Forum DPW PPP Iksan Nahromi mengatakan, seharusnya SDA taat kepada keputusan Rapimnas Bandung yang mewajibkan PPP menggelar muktamar paling lambat 1 bulan setelah pemilihan presiden.

"SDA sudah tidak konsisten, buat apa bikin muktamar lagi, keputusan rapimnas sudah jelas. Apalagi Majelis Syariah Pak Maimoen Zubair mengatakan muktamar yang diakui adalah muktamar yang dilaksanakan di bawah tanggal 20 Oktober," ujar Iksan di Bengkulu, Senin (20/10/2014).

Muktamar Surabaya, lanjut Iksan, sudah memenuhi kuorum sesuai AD/ART partai, sebab dari 1.100 cabang se Indonesia, sedikitnya 900 cabang hadir. Artinya lebih dari 2/3 peserta dan pemilik suara sudah hadir.

Sementara Wakil Sekjen DPP PPP Isa Muchsin mengatakan, jika mengacu keputusan Majelis Syariah  KH Maimoen Zubair dan Sekretaris Anas Tahir, Muktamar Surabaya telah dilaksanakan oleh DPP PPP.

"Sesuai dengan putusan Majelis Syariah poin 6 bahwa muktamar sebaiknya digelar sebelum 20 Oktober, itu sudah kita laksanakan," tegas Isa.

Ketua DPC PPP Bengkulu Tengah, M Nasir Jahiah juga menegaskan, dari 10 DPC PPP se-Provinsi Bengkulu, 8 hadir di Muktamar Surabaya, 2 DPC lain menyatakan diri netral. Artinya tidak ada satu pun DPC di Bengkulu yang bakal hadir di Muktamar PPP versi SDA.

"Kami pastikan tidak akan ikut muktamar lain, kami hanya mengakui Muktamar Surabaya," demikian Nasir.