Hadapi Pilkada 2015, PKB Tunggu Kepastian Perppu SBY

Liputan6.com, Jakarta - Pada 2015, akan terlaksana ratusan pilkada di berbagai daerah di Indonesia. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun sudah ancang-ancang. Tapi strategi resmi baru diputuskan usai pengesahan Perppu Pilkada oleh SBY diterima DPR.

Sejauh ini, PKB baru melakukan pemetaan di ratusan daerah. "Baru pemetaan sejumlah daerah yang berjumlah 205. Soal policy di PKB belum bisa buat banyak. Kita masih tunggu proses politik Perppu SBY, belum tahu diterima atau ditolak," kata Sekjen PKB Hanif Dhakiri di DPP PKB, Jakarta, Minggu (19/10/2014).

Hanif menyatakan kejelasan perppu penting untuk menyusun langkah politik yang akan diambil PKB. Karena itu, sejauh ini pihaknya belum menentukan target kepala daerah yang akan dicapai.

"Kita belum bicara soal target karena belum tahu sistemnya. Sistem langsung atau tidak memengaruhi. DPRD solid dan sebaran politik lebih luas. Di kabupaten, kita ada modal. Kita lihat konstruksi politiknya, apakah gunakan Perppu atau tidak," tandas Hanif.

UU Pilkada yang baru saja disahkan DPR periode 2009-2014 mengatur mekanisme pemilihan tidak langsung atau dipilih oleh DPRD. Partai-partai yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat menolak hal itu.

Respons serupa juga dialami masyarakat yang menyatakan penolakan pada Pilkada tidak langsung. Presiden SBY pun menelurkan 2 perppu agar mengembalikan pilkada secara langsung. Perppu ini masih dalam tahap pembahasan di DPR. (Ans)