Undang PDIP dan PKB ke Muktamar VIII, PPP Belajar Atasi Konflik?

Liputan6.com, Jakarta - Kisruh internal PPP terus berlanjut antara kubu Suryadharma Ali selaku ketua umum dan kubu Romahurmuziy, sekretaris jenderal. Kubu Romahurmuziy yang tengah menggelar Muktamar VIII PPP di Surabaya, Jawa Timur mengundang elite PDIP dan PKB. Apakah PPP ingin belajar dari pengalaman 2 partai yang pernah konflik itu?

Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, kehadirannya di Muktamar VIII PPP hanya memenuhi undangan PPP. Padahal dulu, saat PDI berkonflik dan berubah nama menjadi PDIP, para elite politik menghindar sekalipun diundang.

Namun Tjahjo menolak mengomentari perihal PPP, melakukan hal yang sama seperti PDIP. Jika dahulu PDI yang tengah berkonflik, berubah nama menjadi PDIP akibat dipecah-belah rezim Orde Baru.

"Kalau masalah itu, saya tidak punya kewenangan mengomentarinya. Masalah PPP adalah masalah internal atau rumah tangga orang lain. Saya datang, ya saya diundang, masa diundang tidak datang?" kata Tjahjo, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (15/10/2014).

Menurut Tjahjo, pihaknya memberikan kesempatan internal partai menyelesaikan lebih dahulu. Sebab, elite politik dari partai lain dinilai tidak elok datang dan memberi legalisasi terhadap salah satu pihak.

Tjahjo juga enggan menjawab jika pihaknya mendapat undangan pada Muktamar PPP dari kubu Suryadharma. Tjahjo beralasan hingga saat ini PDIP belum mendapat undangan dari Suryadharma.

"Saya nggak tahu, sampai sekarang belum ada undangannya," ungkap Tjahjo.

Sementara Sekjen PKB Hanif Dhakiri mengatakan, kehadirannya bukan untuk mengajari atau menggurui PPP. Terutama kubu Romahurmuziy atau Romy agar bisa menjadi pemenang dalam pertarungan dengan Suryadharma.

"Kami datang hanya sebagai kolega dan tidak ada niatan untuk mengajari PPP. Lagipula setiap partai pasti  memiliki cara dan solusi masing-masing atas masalah-masalah yang ada di tubuh mereka. Kami hanya ingin memberi spirit kepada PPP," kata Hanif.

Pada Muktamar VIII PPP terlihat elite partai anggota Koalisi Indonesia Hebat --pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK)-- seperti Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, Sekjen PKB Hanif Dhakiri dan Sekjen Partai Nasdem Rio Patrice Capela.

Kubu Suryadharma Kecewa

Sementara kubu Suryadharma menyayangkan kehadiran elite politik anggota Koalisi Indonesia Hebat dalam Muktamar VIII PPP yang dinilai ilegal itu.

Ketua DPP PPP Fernita Darwis mengatakan, kehadiran wakil pemerintah dan elite-elite partai Koalisi Indonesia Hebat menutup mata dengan menghadiri acara muktamar yang digelar kubu Romahurmuziy.

"Masyarakat umum saja tahu PPP sedang mengalami masalah, masa elite tidak tahu masalah yang kami hadapi? Muktamar versi Romahurmuziy sendiri illegal, masak mereka hadir acara yang ilegal? Nanti jadi dia, ketika hadir pada acara ilegal maka tentunya itu akan berdampak pada kredibilitas mereka dan juga partai yang mereka wakili," kata Fernita.

Terlebih lagi, menurut Fernita, para elite partai yang hadir seperti Tjahjo Kumolo dan Hanif Dhakiri berasal dari partai yang pernah mengalami konflik internal, sama seperti yang dialami PPP saat ini. Saat terpecah-belah, tentunya para elite tersebut juga tidak ingin pihak luar ikut mengintervensi.

"Mereka seharusnya paham hal ini, tapi sayangnya itu tidak mereka lakukan," tutup Fernita.

Saat ini kubu Romahurmuziy tengah menggelar Muktamar VIII PPP di Surabaya, Jawa Timur selama 15-18 Oktober 2014. Padahal berdasarkan putusan mahkamah partai PPP, keduanya dilarang menggelar muktamar. Muktamar ini tidak dihadiri kubu Suryadharma. Kubu Suryadharma juga berniat menggelar muktamar.

PPP adalah partai anggota Koalisi Merah Putih yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014. Kisruh internal di tubuh PPP dimulai sejak Pileg 2014 lalu.

PDIP yang sebelumnya bernama PDI pernah mengalami konflik internal pada era Orde Baru, sama yang dialami PPP sekarang ini. Begitu juga PKB, kubu Muhaimin pernah konflik internal dengan Gus Dur sebagai pendiri PKB. Kedua partai merupakan anggota Koalisi Indonesia Hebat.