Sukses

Aksi FPI Tolak Ahok di Gedung DPRD DKI Jadi Terpopuler

Massa FPI kembali beraksi menolak Ahok jadi gubernur DKI. Berita itu jadi terfavorit selain kabar dari KPK.

Liputan6.com, Jakarta - Massa FPI kembali menggeruduk Gedung DPRD DKI Jakarta pada Jumat 10 Oktober 2014 kemarin. Tuntutan mereka sama pada aksi Jumat 3 Oktober lalu, yaitu menolak Ahok diangkat menjadi gubernur DKI sebagai pengganti Jokowi.

Aksi FPI tersebut paling banyak mendapat sorotan dari pembaca Liputan6.com sepanjang Kamis 10 Oktober 2014. Berita itu pun menjadi terfavorit selain informasi lainnya, seperti pengakuan Nazar yang menyebut Anas ingin bantu KPK soal Ibas.

Berikut 5 berita terpopuler tersebut:

1. Aksi Getok FPI di Gedung DPRD DKI

Setelah berunjuk rasa menolak pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Jumat 3 Oktober, massa Front Pembela Islam (FPI) akan kembali meggeruduk Gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka datang dengan tuntutan yang sama, menolak Ahok jadi Gubernur DKI.
 
Rencananya, aksi yang dinamakan dengan Getok (Gerakan Tolak Ahok) ini digelar FPI saban hari Jumat pada tiap pekan selama Oktober. Yaitu pada tanggal 10, 17, 24 dan 31 Oktober 2014.

Selengkapnya: Tolak Ahok, Massa FPI Kembali Geruduk Gedung DPRD Usai Jumatan

2. Pelaku Suap Kementerian ESDM

Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pengesahan APBNP Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2013, Sutan Bhatoegana ternyata sudah membeberkan sejumlah nama yang turut terlibat dalam perkaranya.

Politisi Partai Demokrat itu mulai mau bersikap kooperatif dengan penyidik, saat diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka di Gedung KPK pada 6 Oktober lalu.

"Kemarin dia (Sutan Bhatoegana) sudah mengaku. Dia juga sebut nama-nama yang terlibat," ujar sumber Liputan6.com.

Selengkapnya: Sutan Bhatoegana Ungkap Nama Pelaku Suap di Kementerian ESDM

3. 'Dosa-dosa' Ahok

Mujahidah Pembela Islam (MPI) yang dipimpin istri Habib Rizieq, Syariaf Fadlun bin Yahya
membacakan 'daftar dosa' Wakil Gubernur DKI Ahok. Para wanita itu menilai Ahok sudah menyinggung umat Islam.

"Begitu banyak Ahok berkoar bahkan menyinggung umat Islam, kami nggak tinggal diam. Undang-Undang itu buatan manusia. Kami ini berdasarkan dalil Alquran. Ahok bilang seperti Undang-Undang, ayat suci harus tunduk sama konstitusi," jelas Jubir MPI Lulu Assegaf saat berunjuk rasa di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (10/10/2014).

MPI pun membacakan 'dosa-dosa' pemilik nama Basuki Tjahaja Purnama itu di depan anggota DPRD DKI Jakarta yang menerimanya. Apa saja 'dosa-dosanya'? Berikut ini.

4. Pemanggilan Jokowi

Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan tak bisa memanggil Jokowi untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi bus Transjakarta, karena memang penyidik belum menemukan fakta hukum keterkaitan Presiden terpilih itu dengan proyek sebesar Rp 1,3 triliun itu.

"Sekarang begini ya, kalau memanggil seseorang, nggak usahlah seperti Jokowi, siapapun itu, tentunya berdasarkan hasil pada pemeriksaan awal," ujar Basrief usai penutupan acara Rapat Kerja Nasional di Badan Diklat Kejaksaan, Ragunan, Jumat (10/10/2014).

Karena itu, kata Basrief, Kejaksaan Agung tidak mau terburu-buru memanggil apalagi memeriksa Jokowi. "Selama ini belum ada ke arah sana. Kenapa kita harus terbaru-buru ke sana (memangil Jokowi)," tandas Basrief.

Selengkapnya di sini.

5. Anas Bantu KPK Soal Ibas

Terpidana kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin kembali menyebut nama putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

Terkait hal ini, pria yang akrab disapa Nazaruddin menyebut, mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan membantu menjelaskan soal Ibas ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Nazaruddin, Anas juga mengetahui banyak soal Ibas bermain pada banyak proyek. Bahkan, Anas juga mengetahui, putra SBY itu menerima duit dari proyek-proyek tersebut. Ia menilai wajar, mengingat saat Anas menjabat Ketum DPP Partai Demokrat, Ibas duduk sebagai Sekretaris Jenderal.

Selengkapnya di sini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini