Soal Rencana Kirim Wartawan ke Jerman, Ini Tanggapan Ganjar

Liputan6.com, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berencana membiayai beberapa wartawan untuk mengikuti pelatihan ke Jerman dengan biaya APBD. Kebijakan ini dicurigai sebagai bentuk konsesi Ganjar Pranowo kepada sebagian wartawan yang dinilainya membantu.

Atas hal ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang mengecam rencana pelatihan jurnalistik tersebut. Kecaman disampaikan karena pelatihan diadakan di Jerman dan menggunakan dana APBD Jawa Tengah.

Menurut Ketua AJI Semarang Rofiudin, selain karena menggunakan dana APBD, Pemerintah Provinsi bukan merupakan lembaga yang berkewajiban memberikan pelatihan wartawan.

"Pemprov bukanlah pihak yang wajib memberikan pelatihan wartawan. Apalagi menggunakan dana milik publik (APBD) untuk berangkat ke Jerman," kata Rofiudin di Semarang, Kamis (9/10/2014).

Menurut Rofiudin, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Wakilnya, Heru Sudjatmoko sebaiknya fokus dengan janji kampanye dengan merealisasikan program-program pro-rakyat dan menghemat APBD. Jika pemerintah ingin mendorong perbaikan dunia pers, sebaiknya Pemprov Jateng dapat memberikan perhatian pada kondisi ketenagakerjaan kalangan pers.

"Saat ini, banyak wartawan yang masih menerima upah di bawah upah minimum Kabupaten/Kota. Saat ini, masih banyak pekerja media yang belum mendapatkan hak tunjangan, jaminan kesehatan tenaga kerja, THR, dan lain-lain," jelas Rofiudin.

Dia menambahkan, pihaknya mendukung adanya pelatihan jurnalistik sebagai upaya wartawan mendapatkan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan profesionalisme. Namun yang wajib memberikan pelatihan ke wartawan adalah perusahaan media dan organisasi profesi jurnalis.

Dengan pernyataan itu, AJI Semarang dengan tegas menolak adanya pelatihan wartawan ke Jerman. "Sebagai informasi tambahan, ada anggota AJI Semarang yang ikut diajak ke Jerman. Atas undangan itu kami mengucapkan terima kasih. Tapi mohon maaf, kami tak bisa memenuhi undangan itu," tegas Rofiudin.

Koordinator Divisi Anggaran dan Kebijakan Publik The Jateng Institute, Apung Widadi menilai pelatihan itu juga tidak efisien. Terlebih wartawan di Jawa Tengah sangat banyak. Pemerintah sebaiknya mendorong perusahaan dan organisasi pers di Jawa Tengah menggelar pelatihan dengan mendatangkan pemateri dari luar negeri.

"Jadi semua wartawan bisa dapat pelatihan jurnalistik. Hati-hati dengan anggaran, lebih baik untuk kepentingan masyarakat. Tapi jika tetap nekat memberangkatkan dan membiayai, siap-siap saja kalau dicap sebagai pencitraan sok bersih dan sejenisnya," ucap Apung.

Apung berharap, Gubernur Jateng tidak memvonis bahwa wartawan di Jawa Tengah tidak profesional. Karena pihaknya sering mendapat cerita beberapa wartawan yang kritis, justru malah dimusuhi SKPD yang membawahi kehumasan.

"Ganjar sebaiknya berkaca tentang kesejahteraan yang diberikan perusahaan tempatnya bekerja dan perilaku birokrasi yang menjadi anak buahnya," beber Apung.

Penghargaan

Menanggapi hal itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan rencana memberangkatkan beberapa wartawan ke Jerman itu sebagai penghargaan bagi juara lomba penulisan yang sudah pernah digelar Pemprov Jateng.

"Saya mempunyai rewards untuk mereka yang memenangkan lomba karena mereka (wartawan) merupakan bagian dari proses percepatan, memotivasi dan peranya ikut membantu pembangunan Jawa Tengah," kata Ganjar saat dihubungi melalui telepon, Kamis (9/10/2014)

Pelatihan wartawan ke luar negeri itu, lanjut Ganjar, bermaksud agar juru warta ini nantinya dapat bekerja lebih profesional. Pelatihan dan pendidikan tersebut rencananya dilakukan di kantor berita luar negeri.

"Saya ingin mengirimkan mereka belajar ke VOA, CNN, AFP, AP, dan kantor berita lainnya di luar negeri untuk pembelajaran bagi mereka bagaimana menjadi wartawan yang baik dan profesional," jelas Ganjar.