Ibu Hamil 5 Bulan Dirampok dan Diperkosa di Pamulang Terpopuler

Liputan6.com, Jakarta - Pemberitaan mengenai perampokan dan perkosaan yang menimpa ibu hamil di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, ternyata mendapat perhatian lebih para pembaca setia situs kesayangan Anda, Liputan6.com, di kanal News.

Berikut Top 5 News yang paling menarik perhatian pembaca Liputan6.com sepanjang Senin 6 Oktober 2014.

1. Teganya, Ibu Hamil 5 Bulan Dirampok dan Diperkosa di Pamulang

Seorang ibu hamil 5 bulan jadi korban perkosaan 2 perampok, di Jalan Salak V, Pondok Banda, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Kejadian itu terjadi pada hari Senin 29 September 2014.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Pamulang AKP Sainan Lubis. Sainan mengungkapkan, kejadian itu terjadi pada Senin (6/10/2014) dini hari sekitar pukul 00.00 WIB. Parahnya, saat itu korban sedang menjalani salat tahajud.

"Laporannya sudah masuk dan 2 orang pelaku itu diduga masuk melalui jendela rumah. Dicongkel. Saat itu korban korban sedang salat tahajud," kata Sainan.

Setelah masuk, jelas Sainan, berdasarkan pengakuan korban kedua bandit itu merampok dengan mengambil uang tunai Rp 1 juta dan ponsel. Bukannya kabur, pelaku yang tak puas merampok justru tega memperkosa korban di depan salah satu anaknya yang masih kecil.

Selengkapnya klik tautan ini

2. Koalisi Merah Putih: Amien Rais Jadi Ketua MPR Lewat Voting

Anggota Koalisi Merah Putih (KMP) Saleh Partaonan Daulay tidak setuju dengan pernyataan politisi senior PDIP Pramono Anung yang menyatakan, tidak ada sejarahnya pimpinan MPR dipilih lewat voting. Sebab menurut dia, pemilihan Ketua MPR lewat mekanisme voting sudah dilaksanakan sejak Pemilu 1999.

Para kandidat ketua MPR yang ada ketika itu antara lain, Amin Rais, Husnie Thamrin, Nazri Adlani, Matori Abdul Djalil, Ginandjar Kartasasmita, Kwik Kian Gie, Hari Sabarno, dan Yusuf Amir Faisal. Masing-masing kandidat itu dinominasikan oleh para pendukungnya untuk menduduki kursi ketua MPR.

"Fakta historis seperti ini semestinya tidak dilupakan. Kan belum begitu lama. Semuanya masih mudah diingat dan segar dalam memori dan ingatan banyak orang," kata Saleh kepada Liputan6.com, di Jakarta, Senin (6/10/2014).

Selanjutnya simak di sini

3. Tak Ada Jokowi-Ahok, Jakarta Tak Terima Baret Kehormatan TNI

TNI memberikan baret dan brevet kehormatan dalam rangka HUT ke-69. Dari 34 kepala daerah yang ada di Indonesia, tidak semuanya hadir, termasuk kepala daerah DKI Jakarta Jokowi dan Ahok.

Wakapuspen TNI Laksamana Pertama Agus mengatakan, hingga saat ini tercatat hanya 29 kepala daerah yang hadir. Sisanya berhalangan. "Sekarang tidak semua yang hadir. Hanya 29 orang kepala daerah," kata Agus di Komando Armada Timur (Koarmatim) Dermaga Ujung, Surabaya, Jawa Timur, Senin (6/10/2014).

Lebih lanjut bisa klik di sini

4. Hotman Paris dan Bos Lamborghini Datangi Rumah Korban Meninggal

lasan kemanusiaan, pengacara kondang Hotman Paris bertandang ke rumah Dedi Sulaiman, korban tewas dalam kecelakaan yang melibatkan Lamborghini miliknya. Kecelakaan itu terjadi di jalan tol Ancol arah Pluit, tepatnya di KM  17, Minggu 5 Oktober dini hari.

Hotman yang juga mengajak serta CEO Lamborghini Indonesia Johnson Yaptonaga, tiba di lokasi rumah duka almarhum di Jalan Adi Sucipto RT 2 RW 8 Kelurahan Belendung, Batu Ceper, Kota Tangerang, sekitar pukul 18.30 WIB.

"Saya hadir di sini, sebagai rasa kemanusiaan sekaligus ungkapan duka cita saya sebagai sesama korban," ungkap Hotman, di sela-sela kunjungannya ke rumah duka, Tangerang, Banten, Senin (6/10/2014).

Lebih lanjut bisa klik di sini

5. Fraksi PKS Terima Pengunduran Jokowi dengan 3 Catatan

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui pengunduran diri Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi yang telah ditetapkan menjadi Presiden terpilih dan akan dilantik pada 20 Oktober 2014 mendatang.

Kepastian tersebut diperoleh dari penasihat Fraksi PKS DPRD DKI sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana. Sani, sapaan Triwisaksana mengatakan PKS tidak menolak pengunduran diri Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, pihaknya memberikan tiga catatan sebelum pengunduran tersebut diterima.

"Pada prinsipnya, Fraksi PKS tidak menolak pengunduran diri Jokowi sebagai gubernur. Tapi persetujuan kami berikan dengan tiga catatan yang harus dilakukan Jokowi," ujar Sani saat dihubungi, di Jakarta, Senin, (6/10/2014).

Simak selengkapnya di sini