Fadli Zon Bela Setya Novanto: KPK Kan Lembaga, Bukan Pengamat

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengomentari terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR periode 2014-2019. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai KPK tidak usah seperti pengamat yang terlalu banyak omong.

"KPK ini kan lembaga bukan pengamat. Jadi kalau ada yang korupsi, tangkap saja, tapi jangan banyak omong," kata Fadli Zon di kediaman Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, Jalan Ki Mangun Sarkoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/10/2014) malam.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu mengatakan, akan lebih elok jika KPK lebih banyak bekerja ketimbang banyak bicara. KPK lebih baik melakukan tugasnya untuk memberantas korupsi daripada harus berbicara terlalu banyak layaknya pengamat.

"Jangan banyak bicara, banyaklah bekeja untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Karena kalau hanya ngomong-ngomong begitu, itu akan menimbulkan kesalahpahaman," kata dia.

"Jadi tugas mereka itu bukan bicara, tapi melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Itu intinya. Dan untuk itu pasti kami dukung," kata Fadli.

Fadli pun memberi saran, agar KPK mengurangi banyak ocehannya terkait sesuatu. Terutama terkait dunia perpolitikan.

"Komentar-komentar itu sebaiknya dikurangi. Kalau setiap lembaga saling mengomentari, saya kira tidak bagus," tukas Fadli.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad buka suara terhadap terpilihnya Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto jadi Ketua DPR periode 2014-2019. Abraham mengisyaratkan kalau Setya bukan orang bersih sehingga tak pantas jadi Ketua DPR.

"Sebenarnya KPK menginginkan Ketua DPR yang terpilih itu orang yang bersih dan tidak punya keterkaitan dengan kasus-kasus hukum," kata Abraham lewat pesan singkatnya, Kamis 2 Oktober 2014.

Abraham bahkan menyatakan, Setya punya potensi menjadi tersangka kasus korupsi. Mengingat, Setya memang 'akrab' dengan kasus-kasus korupsi. Salah satunya terkait kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau yang membawa bekas Gubernur Riau Rusli Zainal ke dalam penjara.

"Yang bersangkutan potensi mempunyai masalah hukum. Bisa merusak citra DPR sebagai lembaga terhormat," tandas Abraham.

Partai Golkar sendiri sudah mengeluarkan pendapatnya terkait pernyataan Abraham Samad. Golkar meminta KPK untuk tidak mencampuri urusan politik dengan persoalan hukum. "Saya itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah, politik tidak boleh campuri hukum, sekaligus hukum tidak boleh campuri politik," kata politisi Partai Golkar Ade Komarudin di Gedung DPR, belum lama ini.