Hidayat Nur Wahid PKS: Perppu SBY Bakal Ditolak

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyatakan, tidak ada alasan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengeluarkan peraturan presiden pengganti undang-undang (perppu) Pilkada Langsung.

Menurut dia, syarat kondisi negara genting untuk mengeluarkan perppu tidak berkaitan dengan pilkada tak langsung yang sudah disahkan DPR sejak 25 September 2014. "Tidak ada kegentingan untuk Perppu," ujar Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/10/2014).

"Kalau SBY tetap akan mengeluarkan oerppu saya kira jika sampai DPR, maka akan ditolak," ucap dia.

PKS, lanjut dia, sebagai salah satu partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) sekaligus pendukung pilkada lewat DPRD bukan semata mengejar posisi atau kekuasaan. Melainkan, sambung dia, sebagai fungsi penyeimbang partai pemerintahan Jokowi-JK mendatang.

"Secara prinsip Koalisi Merah Putih adalah untuk rakyat. Karena tidak mungkin kami menggunakan untuk kepentingan koalisi semata. Tapi kami akan terus memantau pemerintah, demokrasi perlu ada pihak penyeimbang agar tetap terkontrol," pungkas Hidayat.

Sebelumnya, SBY usai rapat konsolidasi dengan kader Partai Demokrat di Hotel Sultan menyatakan, sejak awal partainya mendukung pilkada langsung. Meski DPR sudah mengesahkan UU Pilkada melalui DPRD, namun hal tersebut tidak membuat partainya berhenti memperjuangkan sistem pilkada langsung.

Salah satu caranya, SBY mengaku akan mengeluarkan peraturan presiden pengganti undang undang (perppu) terkait dengan UU Pilkada.

"Dan berkaitan dengan, saya sedang persiapkan perppu yang intinya perppu ini saya ajukan ke DPR setelah katakanlah hari ini atau besok, saya menerima draft RUU hasil sidang paripurna kemarin maka aturan mainnya harus saya teken," ujar SBY saat jumpa pers di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa 30 September 2014. (Mut)