Sukses

Sanggah Tudingan, PKB Sebut Serius Dukung Opsi RUU Pilkada PD

"Dalam lobi kita sangat serius, kita sungguh-sungguh mendukung (PD). Karena dalam pandangan kami yang terpenting Pilkada langsung dulu."

Liputan6.com, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membantah partainya tidak serius mendukung usulan Partai Demokrat (PD) untuk menambah 10 opsi dalam draf Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).

Politisi PKB, Abdul Kadir Karding mengatakan, partainya sangat serius mendukung opsi Demokrat. "Dalam lobi kita sangat serius, jadi itu tidak benar (Partai Demokrat), kita sungguh-sungguh mendukung. Karena dalam pandangan kami yang terpenting Pilkada langsung dulu, syarat apa pun kita harus akui itu sebagai bagian kompromi politik," kata Karding di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2014).

Abdul Kadir justru menilai, dengan pernyataan Demokrat yang mematok absolut kumulatif itu sebenarnya pesan bahwa Demokrat tidak akan bergeser dari opsinya.

"Demokrat mematok absolut kumulatif itu sebenarnya pesan bahwa mereka nggak mau bergeser dari catatan, itu kita pahami. Memang di lobi ada sedikit perdebatan di uji publik tapi ketika paripurna, kita mendukung," ujar dia.

Sebelumnya, Partai Demokrat mengatakan Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari PDIP, Hanura, dan PKB, tidak mendukung 10 perbaikan yang diusulkan Demokrat untuk dimasukkan dalam RUU Pilkada. Karena itu anggota fraksi partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu memilih keluar (walk out) dari ruang sidang.

"Dukungan itu hanya lips service dan sudah telat. Kalau mau mendukung, kenapa tidak didukung secara resmi," kata Ketua Harian Demokrat Syarief Hasan di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2014).

Senada dengan Syarief, anggota Dewan Pembina Demokrat, Pramono Edhie Wibowo, mengatakan tidak merasa opsi Demokrat didukung oleh PDIP dan koalisinya.

"Mana, mana, mana, mana. Masak lima jam berkomunikasi tidak ada keputusan. Kalau mendukung satu, opsi satu pemilihan langsung tanpa syarat. Dua, pemilihan melalui DPRD. Ketiga pemilihan langsung dengan syarat. Di wadahi tidak? Mana terimanya. Saya koreksi di sini. Mana buktinya kalau diterima. Kalau diterima ya wadahin dong," kata Pramono. Edhie (Putu Merta Surya Putra/Ans)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.