Sukses

Suryadharma: PPP Tetap di Koalisi Merah Putih

Suryadharma menjelaskan, sekalipun kader PPP masuk dalam jajaran kabinet Jokowi, hal itu tak akan mengubah arah koalisi partainya.

Liputan6.com, Denpasar - Suryadharma Ali (SDA) menegaskan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP). PPP tak berubah haluan, meski PPP kubu Emron Pangkapi menghadiri pembukaan Rakernas PDIP di Semarang.

"Saya tegaskan PPP tetap di Koalisi Merah Putih," kata SDA pada konsolidasi kader PPP se-Bali, NTB, dan NTT di Denpasar, Senin malam (22/9/2014).

PPP saat ini terpecah menjadi 2 kubu. Yaitu kubu Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan Kubu Plt Ketua Umum Emron Pangkapi.

Ketua Umum PPP ini menjelaskan, sekali pun kader PPP masuk dalam jajaran kabinet Jokowi, hal itu tak akan mengubah arah koalisi partainya. 

"Kita berterima kasih, bersyukur kalau ada kader yang jadi menteri. Tetapi itu merepresentasikan pribadi, bukan partai. Jadi sama sekali tidak merubah arah koalisi," tegas dia.

Suryadharma menilai, arah koalisi dapat ditentukan pada Muktamar yang akan digelar 23 Oktober 2014. Diyakini, mayoritas kader PPP tetap menginginkan partai berciri khas warna hijau itu tetap berada di Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014 bersama Partai Golkar, PKS, PAN, Demokrat, dan Gerindra.

"Kalau saya lihat aspirasi dari cabang-cabang, arah perubahan koalisi itu tidak terlihat tanda-tandanya. Jadi tetap di Koalisi Merah Putih," kata dia.

Kendati menegaskan tetap di Koalisi Merah Putih, Suryadharma yakin, PPP tidak tengah berperan menjadi opisisi. Menurutnya, setiap parpol memiliki sikap politik. PPP, tetap satu kesatuan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Itu artinya, ketika PPP absen di pemerintahan periode 2014-2019, tidak berarti bahwa kami tidak memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara," papar Suryadharma.

Kontribusi yang akan diberikan PPP adalah dengan mengontrol pemerintahan melalui parlemen. "Kontribusi kami akan difokuskan di parlemen. Dengan demikian ada perimbangan antara eksekutif dan legislatif," tandas Suryadharma. (Rmn)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.