Struktur Kabinet Jokowi-JK

Liputan6.com, Jakarta - 15 September 2014 Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mengumumkan struktur kabinetnya di Rumah Transisi tempat berkantornya tim peralihan. 

Yang mengejutkan, pemimpin baru Indonesia itu mengumumkan jumlah kementerian mendatang tetap 34, sama dengan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

18 menteri disebutnya akan diambil dari kalangan profesional, sementara 16 lainnya dari partai politik (parpol). Komposisi itu bahkan tak jauh berbeda dari struktur yang kini ada, dengan 14 orang dari profesional dan 20 dari parpol.

Putusan itu kontan membuat banyak orang kecewa. Pengamat politik Syamsuddin Haris menilai, pasangan itu tak bisa mengabaikan realitas politik yang ada. Satu-satunya jalan mengurangi kekecewaan itu dengan memilih sosok yang berkualitas dan berkinerja baik. 

Hal itu langsung dimanfaatkan oleh lawan politiknya, Koalisi Merah Putih yang beroposisi menilai Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo telah mengingkari janjinya sendiri membentuk kabinet yang ramping. Jokowi sendiri berkilah banyak faktor harus diperhitungkannya, seperti dukungan partai dan DPR.

Koalisi tanpa syarat seperti yang selama ini didengungkan Jokowi ternyata sulit diwujudkan dalam politik. Keinginan Jokowi agar menterinya melepaskan jabatan di partai politik pun terancam tidak bisa diterapkan.

Jokowi dan JK belum lagi bekerja sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, namun sebagian orang telah kecewa dengan putusannya yang berbeda dari janjinya.

Jokowi mengaku sudah mengantongi lebih dari 200 nama CEO perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, seperti keuangan, pertanian, hingga BUMN untuk mengisi kursi kabinet mereka termasuk yang akan diseleksi menjadi 18 menteri dari kalangan profesional. 

16 menteri lainnya diusulkan parpol pendukung Jokowi-JK. Partai Koalisi Merah Putih yang merapat ke Jokowi-JK dikabarkan juga akan mendapat jatah menteri.

PDIP merupakan partai yang akan mendapat jatah kursi menteri paling banyak di kabinet Jokowi-JK. Kader yang akan diusulkan sebagai calon menteri akan dibicarakan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jokowi, serta JK.

Berbagai sumber menyebutkan, jatah parpol disesuaikan dengan perolehan suara di Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. PDIP misalnya, partai yang mendapat suara 18,95% itu akan mendapat jatah 8 kursi, PKB dengan suara 9,04% akan mendapat jatah 3 hingga 4 kursi, Partai Nasdem 3 kursi, dan Partai Hanura 2 kursi.

Salah satu nama yang disebut masuk dalam bursa itu adalah Pratikno. Rektor Universitas Gajah Mada itu disebut pantas menempati posisi Menteri Dalam Negeri versi Ires. Tak banyak komentar yang diberikan, Pratikno menyerahkan sepenuhnya penyusunan kabinet itu pada Jokowi. Koalisi tanpa syarat seperti janji kampanye Jokowi pasti sulit terwujud. Semoga janji mensejahterakan rakyat tidak juga hilang begitu saja. 

Kini harapan tinggal bersandar pada pilihan personel pengisi kabinet itu. Apabila Jokowi-JK menunjuk orang-orang yang mumpuni dan berintegritas tinggi, bisa jadi kekecewaan karena tak dipenuhinya janji kabinet ramping itu bisa berkurang. 

Sebaliknya, bila posisi menteri sebagai balasan atas dukungan politik saat kampanye, bisa jadi kecewa semakin besar bahkan saat kabinet belum bekerja. 

Saksikan Barometer Pekan Ini selengkapnya pada tautan video yang ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Sabtu (20/9/2014), di bawah ini.

Baca Juga:

Pilih Menteri Profesional, Jokowi Diminta Waspadai Pebisnis

Pengamat: Oposisi Tidak Usah Ditakuti

Alasan Jokowi Pilih Menteri Keuangan dari Profesional Murni

(Mvi)