Jokowi: E-Budgeting Harus Total Dilakukan di DKI Tahun Depan

Liputan6.com, Jakarta - Untuk mencegah tindakan korupsi di jajaran Pemprov DKI Jakarta, khususnya di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat daerah (UKPD) DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Jokowi menegaskan penerapan e-budgeting dalam APBD DKI harus dipaksa untuk diterapkan secara total.

"Ini ngomong DKI toh. Tahun depan, e-budgeting harus dipaksa total ditetapkan dalam APBD DKI Jakarta," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (19/9/2014).

Pria bernama lengkap Joko Widodo itu mengakui penerapan sistem e-budgeting sampai kini masih belum rampung dan belum sepenuhnya diterapkan. Namun demikian, ia meminta para pejabat terkait untuk menyesuaikan dengan sistem yang baru itu.

Untuk membenahi sistem anggaran dan belanja dengan menggunakan e-budgeting secara keseluruhan, membutuhkan waktu yang cukup lama.

"Kita masih dalam proses untuk merombak sistemnya. Sekarang belum bisa rampung. Memang harus diterapkan secara total. Perombakan seperti ini perlu waktu, nggak bisa sehari dua hari. Termasuk kita juga akan merombak organisasi besar-besaran," ujar dia.

Menurutnya, bila sistem e-budgeting di Jakarta telah berjalan dengan baik, maka sistem tersebut dapat dicontoh untuk dilakukan pemerintah daerah di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. "Kalau ini rampung, bisa di-copy (dicontoh). Misalnya IMB online rampung, e-budgeting rampung, ya di-copy," tukas Jokowi. (Yus)