Sukses

Ahok Bakal Kirim Puluhan PNS DKI ke Belanda

Ahok mengatakan, training PNS DKI itu merupakan kelanjutan dari perjanjian kerja sama Jakarta-Rotterdam untuk periode 2013-2015.

Liputan6.com, Jakarta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan mengirim puluhan PNS DKI untuk belajar mengenai tata kelola air di Kota Rotterdam, Belanda pada akhir tahun ini. Hal itu merupakan kelanjutan dari perjanjian kerja sama dalam Minutes of Agreement (MoA) Jakarta-Rotterdam untuk periode 2013-2015.

"Dia (Rotterdam) training kita semua, tiket kita tanggung. Ada 26 apa 28 orang PNS muda," ungkap Ahok di Balaikota Jakarta, Selasa (16/9/2014).

Ahok mengatakan, untuk mengatur dan mengelola endapan di muara sungai (delta) bukan perkara mudah. Sehingga Belanda yang berpengalaman dalam tata kelola air, dapat dijadikan model untuk Jakarta dalam penyiapan masterplan pengendalian banjir di Jakarta.

Menurut dia, ke depan yang harus dilakukan bukan hanya membangun sistem tetapi juga bagaimana menjaga, merawat, dan memeliharanya. Karena itu, ia berterima kasih kepada Rotterdam yang mau membantu Jakarta dalam merancang sistem tata kelola air.

"Kalau ini jadi kan bisa bagus. Kita ada reklamasi. Kita juga akan menyongsong 2045, SDM kita latih siapkan dengan baik untuk menerima bonus demografi, 2028 puncaknya," ucap Ahok.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Walikota Rotterdam, Belanda, Ahmed Aboutaleb di Balaikota DKI pada 23 September. Jokowi menjelaskan, kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Belanda telah berjalan sejak serah terima alat pengeruk lumpur dari Pemerintah Kota Rotterdam kepada Pemprov DKI, 2009 lalu.

Untuk periode hingga 2015, kerja sama difokuskan pada 2 hal. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya air, perkotaan terpadu melalui program pelatihan dan juga pertukaran informasi dan pengetahuan mengenai tantangan dan isu strategis yang dihadapi oleh kota delta.

"Contohnya seperti manajemen sumber daya air, perencanaan tata ruang dan infrastruktur, serta pengembangan pelabuhan, terutama dalam konteks pengembangan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)," jelas Jokowi kala itu. (Mut)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.