Sukses

Cara Jokowi Bikin Pilkada Murah dan Bebas Politik Uang

Presiden terpilih Jokowi kembali mengungkapkan penolakannya terhadap penghapusan Pilkada langsung.

Liputan6.com, Jakarta - Jelang pengesahan RUU Pilkada pada 25 September mendatang, presiden terpilih Jokowi kembali mengungkapkan penolakannya terhadap penghapusan Pilkada langsung. Menurut Jokowi, bila yang menjadi alasan penghapusan Pilkada adalah rentannya kecurangan dan praktik politik uang, maka semestinya bukan Pilkada langsungnya yang dihapus.

"Dengar suara rakyat, keinginan rakyat. Kita juga sudah pada proses berjalan. Yang kurang perbaiki, yang belum benar diperbaiki. Katanya ada masalah kecurangan? Ya segera ditutup. Money politics ya harus tegas. Orang nggak akan coba-coba. Tegakkan law enforcement. Apa yang lagi yang kurang?" ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2014).

Bila yang menjadi kendala dalam Pilkada langsung adalah masalah pembiayaan, maka menurut dia, yang harus diubah adalah sistem Pilkada langsung yang ada saat ini. Salah satu caranya adalah dengan memangkas anggaran dalam Pilkada yang dianggap menjadi sumber pemborosan.

"Ya hemat, dipotong. Caranya seperti apa, pilkadanya diserentakkan. Tapi juga dihitung serentak mana yang bisa, mana yang tidak. Itu kan masalah teknis," ucap dia.

Selain itu, menurut Jokowi, penyelenggara Pilkada dapat menghindari pemborosan biaya dengan melakukan audit anggaran dalam setiap gelaran Pilkada. Dengan melakukan audit anggaran, dapat ketahui mana pembiayaan yang dapat dikurangi.

"Kedua, audit penggunaan anggaran, itu untuk apa. Apakah ada yang bisa dihemat. Pasti ada. Pasti anggaran rapat kegedean, potong. Honor misalnya. Jangan nggak ada hujan nggak ada angin ganti lagi," tukas Jokowi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini