Gerindra: Pilkada Langsung Kerap Dimenangkan Orang Berduit

Liputan6.com, Jakarta - Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang mengatur Walikota, Bupati, dan Gubernur dipilih oleh DPRD kian menimbulkan kontroversi. Banyak kalangan menilai RUU ini sarat dengan kepentingan politis dan transaksional antarcalon kepala daerah dengan anggota DPRD.

Namun anggota DPR dari Partai Gerindra, Haerul Saleh berpendapat lain. Ia menilai pemilihan kepala daerah secara langsung kerap menjadi ajang para calon melakukan politik uang.

"Coba kita bandingkan jika pemilihan langsung, betapa lebih transaksionalnya di mana seringkali pemilihan kepala daerah dimenangkan oleh orang-orang yang berduit, dengan cara melakukan tranksaksi kepada masyarakat," kata Haerul di Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Dari 524 kapala daerah yang dipilih secara langsung, kata Haerul, 318 diantaranya malah tersangkut kasus korupsi hingga per Januari 2014. Menurut Haerul, ini menunjukkan adanya cost politic yang besar dan harus dikembalikan setelah habis pada saat kampanye pemilihan kepala daerah.

"Jadi hampir dipastikan kepala daerah tidak akan mengurus rakyatnya karena lebih banyak dipusingkan mengembalikan dana kampanye beserta mengakomodir para tim sukses," tambah Haerul.

Haerul pun tidak sependapat dengan anggapan banyak pihak yang menyebut pilkada melalui DPR merupakan langkah mundur dari demokrasi.

"Bukankah the founding fathers kita telah memikirkan semua itu, kemudian dituangkan ke dalam pancasila sila ke empat, (yaitu) kerakyatan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dimana DPRD adalah representasi dari rakyat," tutup anggota DPR terpilih periode 2014-2019 itu.