Sekjen Gerindra: Alasan Pengunduran Diri Ahok Mengada-ada

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, alasan pengunduran diri Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari partai tidak masuk akal.

Karena menurut dia, selama Ahok bergabung tidak pernah mengatakan alasan-alasan pokok pemikiran tentang apa yang dimaksud dalam pengunduran dirinya. Salah satunya soal dukungan Gerindra terhadap pilkada tidak langsung pada Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (RUU Pilkada).

"Dia tak pernah sampaikan pemikirannya, soal pilkada-lah, pil pahitlah, pil manislah dan sebagainya. Tiba-tiba teriak-teriak tidak setuju. Tahu-tahu dia mau mundur ini kan sama seperti mengancam," kata Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014).

Muzani menegaskan, memang sejak awal tidak pernah meladeni ancaman mantan Bupati Belitung Timur itu mundur dari partai besutan Prabowo Subianto tersebut.

"Kita sih nggak ngeladenin, dia menyampaikan message (pesan) seperti itu kalau tidak setuju mau keluar. Alasannya, karena sebagai partai tidak bisa digertak-gertak dan dia sebagai kader kos-kosan," tegas dia.

Dia pun menyatakan, alasan keputusan mantan politisi Partai Golkar tersebut sangat mengada-ada. "Keputusan (pengunduran diri) ini mengada-ada, sesuatu yang tidak perlu. Saya kira, Ahok pasti sudah punya perhitungan sendiri," ketus dia.

Anggota Komisi I DPR itu menyatakan, dengan keputusan pengunduran diri tersebut maka urusan Gerindra dengan Ahok sudah berakhir. Muzani pun menyinggung, seharusnya Ahok bersifat gentle kalau memang memutuskan mundur dari Gerindra.

"Episode Ahok sudah selesai. Kalau mau gentle mundur dong dari Wakil Gubernur DKI. (Ahok) Kacang lupa kulitnya," tandas Muzani.

Ahok menyatakan keluar dari Partai Gerindra karena tak sepaham dengan partai yang didirikan Prabowo Subianto itu dalam hal RUU Pilkada. Gerindra yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendukung pilkada dilakukan oleh DPRD, bukan rakyat seperti yang berlangsung sejak reformasi 1998.

Sedangkan Ahok ingin pilkada dilakukan secara langsung. Menurut Ahok, jika kepala daerah dipilih oleh DPRD maka seluruh program pemerintah daerah berada di bawah kendali DPRD. (Ans)