DPP PAN: Pilkada Langsung Cenderung 'NPWP'

Liputan6.com, Jakarta - Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada yang kini dibahas anggota DPR menuai pro dan kontra. Partai Amanat Nasional (PAN) yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mengaku alasan tersendiri mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Menurut Ketua DPP PAN Hafiz Tohir, RUU Pilkada ini untuk menghindari politik uang di kalangan masyarakat pemilih langsung yang biasa dikenal dengan NPWP (nomor piro wani piro).

"Kami lakukan dorong RUU Pilkada bukan karena adanya perbedaan cara pandang politik (di Pilpres). Salah satunya masyarakat cenderung pragmatis dengan NPWP-nya," kata Hafiz, di Jakarta, Selasa (9/9/2014).

Hafiz menambahkan, banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan pilkada langsung juga menjadi alasan pihaknya terus mendorong pengesahan RUU Pilkada. Masalah yang kian muncul saat pemilihan kepada daerah yaitu tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) bahkan berujung pada sengketa di Mahkamah Konstitusi.

"Seperti kita ketahui, yang selalu menjadi masalah baik di Pilkada dan Pileg adalah mengenai soal DPT (daftar pemilih tetap). Inilah juga yang harus kita pahami bahwa pemilu langsung masih bermasalah dan banyak bersengketa di MK
(Mahkamah Konstitusi)," ucapnya.

Alasan lainnya, lanjut Hafiz, selama 9 tahun pilkada langsung telah mengantarkan 292 atau 60 persen kepala daerah bermasalah secara hukum. "Sedangkan sebelumnya, 60 tahun pilkada tak langsung, tidak banyak persoalan hukum berarti," tambah Hafiz.