Minta Jokowi Kuak Kasus Munir, Aktivis HAM Datangi Rumah Transisi

10 Tahun Kematian Munir, Aktivis Minta Jokowi-JK Bertindak — Juru bicara aksi Sahrul Sahidin mengatakan, 10 tahun setelah kematian Munir, tak ada perkembangan berarti dalam pengungkapan kasusnya.

Liputan6.com, Jakarta - Mengenang 10 tahun kematian aktivis HAM Munir, kelompok aktivis HAM yang tergabung dalam Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) mendatangi Rumah Transisi. Mereka menuntut pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.

"Kami mendukung komitmen HAM Presiden Jokowi dan mendorong untuk menuntaskan dan mengungkap kebenaran pembunuhan Munir," kata Sekretaris Eksekutif KASUM Choirul Anam, di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta, Senin (8/9/2014).

Choirul mengatakan, KASUM membawa beberapa langkah yang bisa dilakukan Jokowi-JK dalam menyelesaikan kasus ini. Misalnya, mengonsolidasikan semua temuan dan fakta-fakta, seperti rekaman suara pilot Garuda Pollycarpus dan mantan Deputi V BIN Muchdi PR yang ada di kepolisian dan Kejaksaan Agung.

Seban, lanjut Choirul, hingga kini rekaman suara Pollycarpus belum pernah dipublikasikan untuk kepentingan hukum. Sehingga dapat digunakan untuk novum atau bukti baru dalam persidangan.

"Jokowi nanti harus memerintahkan Jaksa Agung untuk Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan fakta-fakta yang telah ada dan kuat," ujar dia.

Selain itu, kata Choirul, Jokowi perlu mengaktifkan kembali tim kepolisian yang mengusut kasus Munir, untuk mendalami berbagai temuan fakta dan menindak siapa saja yang terlibat pembunuhan Munir.

"Ke depan Jokowi harus memilih Jaksa Agung yang berani untuk mengungkap dan menuntaskan kasus Munir," tegas dia.

Choirul juga ingin beberapa orang yang kini berada di lingkungan Jokowi-JK, seperti mantan Kepala BIN Hendropriyono, mantan Wakil Kepala BIN As'ad Said Ali dan Muchdi PR juga diusut. "Orang-orang ini diduga kuat terlibat dalam pembunuhan Munir," pungkas Chairul. (Yus)