Sukses

Ahok: Apa yang Susah Kalau Presidennya Jokowi?

Ahok mengungkapkan telah melaporkan rencana larangan penjualan BBM bersubsidi di seluruh SPBU Jakarta kepada Jokowi.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku optimis Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) tetap untung, meski Pemprov DKI tahun depan melarang penjualan BBM bersubsidi.

Keyakinannya itu karena melihat pemerintahan baru nanti yang akan dipimpin oleh Joko Widodo atau Jokowi. "Apa yang susah kalau Presidennya Pak Jokowi?" kata Ahok itu di Balaikota Jakarta, Senin (8/9/2014).

Rencananya, Pemprov DKI akan mengurangi penggunaan BBM secara bertahap dan akan dialihkan ke gas. Ahok optimis rencana ini dapat terealisasi salah satunya dengan melarang BBM bersubsidi dan menyediakan SPBG atau dispenser gas di SPBU. Sehingga mau tak mau warga akan menggunakan gas.

"Kalau harganya dinaikkan, semua akan lakukan. Kalau tanpa BBM bersubsidi, gas 5000 pun orang akan beli. Nah kalau semua pengusaha juga ikut," jelas Ahok.

Ahok mengungkapkan telah melaporkan rencana larangan penjualan BBM bersubsidi di seluruh SPBU Jakarta kepada Jokowi.

Sebelumnya, Ahok mengatakan segera mengeluarkan surat edaran larangan menjual BBM bersubsidi di Jakarta. Surat itu nantinya ditujukan kepada seluruh SPPBU yang ada di ibukota.

"Ini sekarang saya sama Sekda lagi mau bikin surat untuk semua SPBU agar tidak menjual BBM subsidi mulai Januari tahun depan (2015). Kalau mereka masih jual, lisensinya akan kita tarik," tegas Ahok pada Jumat 8 Agustus 2014.

Kondisi ini diharapkan akan membuat masyarakat Jakarta perlahan-lahan menyesuaikan diri menggunakan transportasi umum. Karena BBM bersubsidi tidak lagi dijual di SPBU hingga mengakibatkan BBM menjadi mahal, sehingga mau tak mau warga harus naik transportasi umum yang sudah disediakan Pemprov DKI.

Menurut Ahok, cara ini bisa digunakan untuk mengurangi kemacetan. Termasuk dengan cara menyediakan low cost transportation (transportasi murah). "Kita nggak bisa melarang orang untuk beli mobil. Tapi kita bisa membatasi penggunaan," kata Ahok.

Untuk membawa masyarakat agar beralih menggunakan kendaraan umum, Pemprov DKI menurut Ahok saat ini sedang dalam proses menyediakan transportasi umum dalam jumlah cukup serta nyaman dan murah.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.