Ahok: 19 PNS DKI Positif Narkoba

Liputan6.com, Jakarta - Sembilan belas PNS DKI di Dinas Pekerjaan Umum dinyatakan positif menggunakan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok usai menerima laporan Kepala BNN Jakarta perihal pelaksanaan tes urine.

"Itu ada 19 orang. Positif. Ada ganja dan obat di Dinas PU," kata pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu di Balaikota Jakarta, Jumat (5/9/2014).

Ahok menjelaskan, ada pula PNS Dinas PU yang ditemukan mengonsumsi obat penenang. Sehingga masih diperlukan pengecekan apakah penggunaan obat tersebut melalui resep dokter atau tidak.

"Kalau nggak ada resep dokter, berarti dia pemakai juga. Bisa dilihat obat apa bukan," ucap Ahok

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, awalnya ia kerap curiga ketika berpapasan atau berbicara dengan PNS bermata merah dengan cara bicara yang kurang fokus atau ngelantur. Sebab, sewaktu kuliah Ahok mengaku memiliki banyak teman pemakai narkoba jenis ganja.

Sehingga ia cukup berpengalaman mendeteksi seorang pemakai atau tidak. Karena itulah, Ahok meminta bantuan BNN untuk memeriksa atau melakukan tes urine para PNS DKI secara bertahap.

"Aku perhatiin nih, kayaknya nih anak gele (pemakai) nih. Tapi aku nggak bisa nuduh kan. Makanya aku kontak BNN. Tangkep-tangkepin yang aku curiga kayaknya gele. Kalau aku lihat dari gayanya kan keliatan tuh. Mata agak merah, nggak konsen, ngomong ke mana-mana," tambah Ahok.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan BNN Jakarta Sapari Partodiharjo mengatakan, pada 1 September 2014 k3marin pihaknya telah melakukan tes urine terhadap 533 PNS di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, Satpol PP, Dinas Sosial dan Dinas Perhubungan.

Tes urine tersebut menurutnya, atas permintaan Ahok terkait dengan pelaksanaan Penyuluhan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Dari tes yang dilakukan, hingga kini baru pemeriksaan pada PNS Dinas PU yang hasilnya sudah keluar.

"Hasilnya sudah disampaikan. Rekomendasi ada, tergantung kewenangan pak Ahok," ucap Sapari. (Ali)