Ketua Fraksi PPP: Tak Ada Kecurangan Soal Biaya Haji

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar kelar diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA). Anggota Komisi VIII DPR itu diperiksa dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama (Kemenag).

Usai diperiksa, Hasrul membantah pernyataan bekas anggota Komisi VIII Zulkarnaen Djabar soal penetapan Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH). Menurut Hasrul, penetapan itu sudah sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

"Prosedur, itu sesuai Undang-Undang Nomor 13," kata Hasrul‎ di Gedung KPK, Selasa (19/8/2014) malam.

Hasrul tak menampik dalam pemeriksaan ini dirinya dicecar soal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) itu. Namun dia tak menjelaskan berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik.

"(Diperiksa) cara dan proses penetapan BPIH saja yang ditanya," kata dia.

Terkait katering dan pemondokan yang diduga juga menjadi titik korupsi dalam penyidikan KPK, Hasrul mengaku dirinya lebih banyak tidak tahu, meski masalah pemondokan dan katering diketahui sudah ditunjuk sebelum anggaran BPIH ditetapkan.

Hasrul pun balik membantah pernyataan Zulkarnain Djabar dan juga Ida Fauziah yang menyebut ada kecurangan berupa penunjukan pemondokan dan katering sebelum BPIH ditetapkan. Penunjukan itu membuat BPIH naik dan tanpa dikoordinasikan dengan DPR.

"Setahu saya ndak, ndak ada itu," ujar Hasrul.

Zulkarnaen Djabar sebelumnya mengatakan, pihak Kementerian Agama di bawah kepemimpinan SDA berlaku curang dalam menyelenggarakan ibadah haji.‎ Misalnya terkait penentuan anggaran dan lokasi pemondokan, konsumsi, dan volume transportasi para jemaah haji.

Menurut Zulkarnaen, hal-hal itu yang tak dikoordinasikan dengan DPR. Terutama dengan Panitia Kerja (Panja) Haji. "Misalnya saat pembicaraan berlangsung (dengan Kemenag) kok sudah ada penyewaan pemondokan?" kata Zulkarnaen, Jumat 15 Agustus.