Sukses

Jurus Ahok Berantas Korupsi di Tubuh Pemprov DKI

Wagub DKI Ahok menilai masih banyak praktik penyelewengan dana anggaran di DKI Jakarta.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk menelusuri gaya hidup pejabat di lingkungan Pemprov DKI. Pasalnya, ia menilai masih banyak praktik penyelewengan anggaran di DKI.

"Saya periksa nih gaya hidup kamu. Pakai jam tangan merek Richard Miller apa nggak? Mobilnya Range Rover apa nggak?" ucapnya di Balaikota Jakarta, Senin (11/8/2014).

Jika memang pada dasarnya si PNS tidak terbiasa hidup mewah, pria yang karib disapa Ahok itu yakin pejabat tersebut tak akan mungkin berani menyelewengkan anggaran. Karena sudah merasa cukup dengan gaji dan tunjangan PNS DKI yang paling besar dibandingkan daerah lain.

Namun, apabila memang gaya hidupnya dan keluarganya mewah, seperti istri yang memakai barang-barang bermerek atau sering pelesiran ke luar negeri, maka niat 'mencuri' uang rakyat pasti ada. Maka, tak hanya ICW, Ahok juga berencana bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri harta kekayaan PNS DKI.

"Sehingga nanti ke depan ketika kita mau menarik orang jadi kepala dinas, yang kita cek itu justru transaksinya seperti apa, gaya hidupnya seperti apa. Kita nggak butuh orang pintar sekarang. Yang penting orang yang mau kerja bener. Itu yang akan naik jadi kepala dinas," ucap Ahok.

Untuk langkah awal, instansi yang dimintanya agar dipantau ICW adalah Badan Pengawas Keuangan Daerah (BPKD), Inspektorat Provinsi DKI, Dinas Pajak DKI dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa DKI. Karena menurutnya ketiganya memiliki peranan penting serta juga rawan penyelewengan. Tak hanya pejabatnya, pemeriksaan akan dilakukan hingga ke staf paling rendah.

"Nah mereka mau bantu kita sampai gaya hidup pejabatnya gimana, anaknya sekolah di mana. Udah satu set. Terus laporan harta kekayaan. Kita juga akan membuat MoU dengan PPATK untuk melihat transaksi uang seluruh pejabat di sini. Kita kan mau menggerakkan less cash society. Jadi semakin banyak yang nggak pakai cash, semakin ketahuan transaksi duitnya," tutur Ahok.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, politikus yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta
    Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, politikus yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta

    Ahok

  • Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

    Korupsi

Video Terkini