Panglima: Jangan Sampai KPK Periksa TNI, Datang Minum Kopi Saja

Panglima TNI Jenderal Moeldoko. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Meski TNI sudah menandatangani pembangunan Zona Integrasi Bebas Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa begitu saja terlibat dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi di tubuh militer. Termasuk, dugaan korupsi pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang beberapa tahun lalu sempat ramai diperbincangkan.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menjelaskan, tidak semua kasus dapat dibuka ke publik termasuk KPK. Ada hal yang memiliki kriteria kerahasiaan yang tidak bisa dibuka, termasuk salah satunya pengadaan alutsista.

"Ada sesuatu yang memang bisa dibuka. Nggak mungkin saya mau pengadaan senjata terus dibuka, ada sesuatu yang memiliki standar rahasia itu tidak bisa dibuka. Hal-hal yang bersifat tidak rahasia ya kita buka secara umum," kata Jenderal Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (11/8/2014).

Menurut Moeldoko, TNI memiliki batas wilayah kerja yang juga harus dihormati. Apabila wilayah kerja itu secara habis-habisan 'diganggu' pihak tak bertanggung jawab, barulah TNI menggandeng KPK untuk ikut dalam penyelidikan.

"Tapi kan kita punya standar yang jelas bahkan kita selalu berkomunikasi dengan KPK untuk meminta petunjuk, meminta asistensi dan seterusnya, tata kelola keuangan kita jalankan. Buktinya jelas, tidak ada berita yang menggemparkan korupsi besar-besaran di TNI nggak ada. Saya jamin nggak ada," tegas mantan KSAD tersebut.

Tapi, kalau sampai KPK datang dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan tentu lain cerita. Moeldoko menegaskan, jika hal itu menjadikan TNI sebagai organisasi tidak terhormat.

"Kalau KPK datang ke sini dalam rangka memeriksa itu saya yakinkan organisasi TNI menjadi tidak terhormat. Kita harus menjaga kehormatan itu, jangan sampai KPK masuk. KPK masuk minum kopi saja ya Pak Abraham," ucap Moeldoko sembari melempar senyum kepada Ketua KPK Abraham Samad yang berada di sampingnya.

Baca juga: