SBY: Saya Minta KPK Bekerja Sama dengan Australia Usut Wikileaks

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bekerjasama dengan pemerintah Australia untuk mengusut informasi bocoran dari situs Wikileaks. Hal itu menyusul beredarnya kabar mengenai dugaan korupsi pencetakan uang yang menjerat pemimpin negara Asia, seperti Indonesia, Malaysia, dan Vietnam yang diunggah Wikileaks.

"Segalanya bisa diklarifikasi dengan benar. Hukum dan kebenaran harus ditegakkan. Saya serius untuk meminta KPK bekerjasama dengan Australia," ujar SBY di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/8/2014).

Pada kesempatan itu, SBY yang namanya oleh Wikileaks juga disebut menerima suap demi mengamankan sejumlah kontrak untuk menyuplai uang kertas polimer kembali membantah terlibat.

"Agar tidak ada spekulasi dan fitnah, saya jelaskan, pencetakan itu menjadi kewenangan urusan Bank Indonesia (BI), bukan presiden, dan bukan pemerintah. Ini isu yang sensitif. Saya sudah menyerukan lewat Mensesneg kepada KPK untuk bekerja sama dengan Australia kalau ada yang tidak benar, pada 1999 itu saya masih ada di TNI," pungkas SBY.

Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah WikiLeaks pada Selasa 29 Juli 2014 merilis perintah pengadilan Australia untuk menyensor publikasi terkait kasus dugaan penyuapan oleh anak usaha Bank Sentral Australia, Reserve Bank of Australia (RBA).

WikiLeaks menyebutkan, kasus tersebut diduga dilakukan para agen anak usaha RBA, Securency and Note Printing Australia, demi mengamankan sejumlah kontrak untuk menyuplai uang kertas polimer pada Pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. (Mut)