Sukses

SBY: Australia Jangan Diam

Mendekati masa akhir kepemimpinannya, Presiden SBY diterpa kabar tak sedap yang bocor dari negeri tetangga, Australia.

Liputan6.com, Bogor - Mendekati masa akhir kepemimpinannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diterpa kabar tak sedap dari negeri tetangga, Australia. Dalam dokumen pemerintah Australia yang dibocorkan situs Wikileaks, SBY disebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi jutaan dollar yang melibatkan para tokoh dan pemimpin di Asia terkait pencetakan yang.

SBY pun membantah tudingan itu. Dia meminta Australia angkat bicara dan mengkonfirmasi tudingan yang dilemparkan Wikileaks tersebut.

"Kalau memang Australia mengatakan yang diberitakan Wikileaks itu tidak benar, tidak akurat, tak diverifikasi, ya bicaralah," tegas SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/7/2014).

"Australia jangan diam. Karena kalau diam, bisa menimbulkan spekulasi di Indonesia," imbuh dia.

Ketua Umum Partai Demokrat itu memastikan, negara ini akan memproses siapapun warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat dalam setiap kasus korupsi. Apalagi korupsi besar seperti yang disiarkan Wikileaks.

"Jika memang ada WNI yang terlibat, mari kita tegakkan hukum secara bersama. Indonesia seperti Australia, Indonesia sekarang ini tengah melaksanakan kampanye pemberatasan korupsi yang agresif tanpa pandang bulu," ucap dia.

"Jadi kalau ada yang terlibat, ungkap, usut," pungkas SBY.

Sebelumnya, situs Wikileaks menyebut ada 17 tokoh yang terlibat dalam kasus korupsi jutaaan dollar terkait pencetakan uang ini. Salah satunya SBY. Selain Indonesia, beberapa pemimpin Asia yang terlibat disinyalir berasal dari Malaysia dan Vietnam.

Menurut dokumen WikiLeaks tertanggal 29 Juli 2014, ada kasus yang menyangkut dugaan korupsi jutaaan dolar yang dibuat oleh agen dari anak perusahaan RBA Securency dan Note Printing Australia untuk mengamankan kontrak yang diduga melibatkan beberapa tokoh dan pemimpin Asia seperti Indonesia, Malaysia dan Vietnam, termasuk keluarga dan pejabat senior masing-masing negara itu terkait pencetakan uang.

"Perintah untuk memerintahkan keamanan nasional (Australia) untuk mencegah pelaporan tentang kasus ini, oleh siapa saja. (Tujuannya) untuk mencegah kerusakan hubungan internasional Australia," tulis WikiLeaks.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini