Sukses

Setelah PKB Kali Angke, Ahok Kini Curigai Pungli Program CCTV

Ahok mengaku, pihaknya sedang dalam tahap kerja sama dengan perusahaan fiber optic atau operator selular untuk pemasangan CCTV.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mencurigai ada pejabat Pemprov DKI yang 'bermain' dalam program pemasangan CCTV atau kamera pengawas menggunakan microcell (perangkat BTS mini) di seluruh Jakarta. Base Transceiver Station (BTS) adalah komponen jaringan GSM yang pertama kali koneksi dengan telepon selular.

"Kita lagi kejar (microcell) 2-3 bulan ini. Cuma saya nggak tahu nih, katanya ada pejabat yang minta duit ke mereka (perusahaan fiber optik). Beberapa miliar untuk kasih izin (pemasangan)," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Kamis (24/7/2014).

Ahok mengaku, pihaknya sedang dalam tahap kerja sama dengan perusahaan fiber optic atau operator selular untuk pemasangan CCTV. Nantinya, perusahaan swasta itu yang memasang microcell, misalnya di tiang-tiang listrik untuk jaringan telepon, akan diberi izin dengan syarat menyumbang CCTV dan lampu LED untuk DKI.

"Saya bilang mereka (perusahaan) nggak perlu bayar lagi karena sudah beri bantuan CCTV dan lampu," kata dia.

Ahok menjelaskan, pemasangan CCTV ini melalui sistem barter tanpa biaya. Artinya, Pemprov DKI memberi izin perusahaan untuk memasang microcell di tiang listrik milik pemerintah. Sebagai timbal baliknya, perusahaan tersebut diminta menyumbang CCTV dan lampu LED. Sehingga kedua belah pihak diuntungkan.

"Kan udah untung. Tapi ada pejabat yang pinter juga pejabat yang minta duit. Saya nggak tahu siapa orangnya. Cuma intel saya kasih tau. Belum punya bukti. Sedang dalam penyidikan. Aku lagi selidikin siapa," pungkas Ahok.

Saat sidak bersama Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanjo Rabu 23 Juli kemarin, Ahok juga menemukan dugaan pungli di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat. Hari ini Ahok pun menutup operasi lokasi tersebut.

Bahkan Ahok mengancam akan memecat semua pegawai Dishub yang bekerja di PKB Kedaung Kali Angke. Atau paling tidak Ahok akan menurunkan pangkat jika terdapat PNS yang mengakui dugaan tindak kecurangannya.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, berdasarkan opname cash yang dilakukan di loket pelayanan pajak Dishub di tempat tersebut, terdapat putaran pungutan rata-rata Rp 100 sampai Rp 200 ribu per kendaraan. Sedangkan hari itu terdapat 549 kendaraan yang terdaftar akan KIR, dan hari sebelumnya ada sekitar 700 kendaraan.

Selain itu, Bambang mengungkapkan alat-alat penguji KIR yang tersedia di Gedung PKB Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat sebagian besar rusak, sekitar 80-90%, sehingga tidak berfungsi dengan baik.

Baca juga:

Temukan Kecurangan, Ahok Ancam Pecat Anggota Dishub Jakarta Barat

Uji KIR Bermasalah, Ahok Semprot Kadishub Jakarta M Akbar

KPK Temukan 5 Kejanggalan Uji KIR di Jakarta Barat

(Sss)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini