Pemprov DKI Cuma Beri KTP untuk Pendatang Baru yang Mau Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Pemprov DKI hanya akan memberi Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI kepada pendatang baru di Jakarta yang betul-betul berniat menetap dan bekerja di Ibukota. Bukan kepada warga asal daerah lain yang berniat mencari uang secara instan dengan mengemis dan justru menciptakan pemukiman kumuh.

Apalagi, menurut pria yang karib disapa Ahok itu, pengemis di Jakarta bukanlah warga yang benar-benar susah. Mereka tak benar-benar mencari uang untuk makan. Hanya saja, mereka memang tinggal dengan menyewa rumah-rumah di kawasan liar.

Hal ini disimpulkan Ahok ketika acara buka puasa bersama di Masjid Sunda Kelapa. Dia melihat, kebanyakan yang datang orang kantoran dan warga sekitar. Sementara, pengemis yang seharusnya membutuhkan makanan hanya sedikit jumlahnya.

"Artinya pengemis di Jakarta, bukan pengemis yang nggak ada makanan. Tapi pengemis yang mau beli rumah, bikin rumah. Kalau mereka nggak ada makan, kita tampung kasih makan 3 kali sehari," ucap ujar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama usai memimpin Apel Siaga Pengendalian Arus Mudik dan Arus Balik Idul Fitri Tahun 1435 Hijriah di Silang Selatan Monas, Jakarta, Senin (21/7/2014).

"Nah, orang kalau beli rumah atau apartemen, masa Anda tidak mau kasih KTP kalau dia kerja. Kalau dia udah kelas atas, penghasilan tidak kena pajaknya udah di atas itu," imbuh dia.

Menurut dia, warga luar daerah yang datang ke Jakarta dan bekerja sebagai karyawan dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI melalui pajak penghasilan sebesar 20 persen. Begitu juga dengan pembantu rumah tangga.

Meski PRT tak membayar pajak, namun setidaknya menurut Ahok, PRT tak menambah rumah-rumah liar. Melainkan menetap di kediaman majikannya. Sehingga juga patut diberi KTP DKI.

"Yang repot ini pegawai pabrik. Yang kenalan terus menikah tapi nggak mampu beli rumah, jadi tinggal di pinggiran, sewa. Nah itu yang bahaya. Polanya yang harus kita ubah," jelas mantan Bupati Belitung Timur itu.

Sehingga, Pemprov DKI berusaha mendorong kawasan industri di ibukota pindah ke luar Jakarta, seperti Depok, Bekasi, maupun pun Banten. Bahkan jika perlu ke Jawa Tengah atau Majalengka. (Mut)