Ahok: Jakarta akan Jadi Role Model Kota Gas di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Perusahaan Gas Negara (PGN) akan membangun 6 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan 2 Mobile Refueling Unit (MRU) atau SPBG bergerak di Jakarta untuk mempercepat konversi BBM ke BBG. PGN juga menyuplai gas ke 14 SPBG mitra di Ibu kota. Selain itu, juga dibangun jaringan gas di kawasan Muara Karang-Muara Bekasi sepanjang 45 kilometer.

Usai mengadakan rapat koordinasi dengan PGN, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan rencananya Jakarta akan menjadi role model kota gas di Indonesia. Karena transportasi maupun rumah tangga serta sektor industri ditargetkan menggunakan gas.

"Role model untuk bangun SPBG. Mau nggak mau cadangan gas kita itu lebih besar daripada minyak. Masa depan energi kita ini adanya di gas," ucap pria yang karib disapa Ahok itu di Balaikota Jakarta, Rabu (16/7/2014).

Rencananya SPBG yang akan dibangun PGN dengan menjalin kerja sama dengan PT Jakarta Propertindo (BUMD DKI) itu berlokasi di tiap pool atau depo Transjakarta. Kemudian, MRU dapat ditempatkan di lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Ahok menambahkan pihaknya juga meminta PGN membangun ducting pipa gas untuk menyuplai gas ke rumah tangga. Ada 5.138 pelanggan rumah tangga yang ditargetkan teraliri gas bumi pada kuartal IV tahun ini. Meliputi kawasan Marunda, Tebet Harum, Tebet Berlian, Tsu Chi, Sukapura, dan Tipar Cakung.

Mantan Bupati Belitung Timur itu pun berharap bahan bakar gas digunakan di sebagian besar sektor di seluruh wilayah DKI. "Target Jakarta ber-gas, sampai mereka (PGN) siap (infrastruktur gas)," ucap Ahok.

Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso menambahkan peningkatan infrastruktur gas sangat diperlukan untuk pemerataan penggunaan gas bumi di DKI Jakarta pada khususnya dan wilayah lain di Indonesia. Hal itu dilakukan untuk mengurangi beban negara akibat impor BBM.

"Karena ketergantungan pada impor BBM itu telah menguras devisa negara yang membuat neraca perdagangan Indonesia defisit. Ketergantungan pada BBM impor itu juga menambah beban subsidi energi di APBN," jelas Hendi.