Pembebasan Lahan MRT Bermasalah, Ahok: PU Kerjanya Ngaco

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan proyek mass rapid transit (MRT) masih berjalan. Meski terkendala pembebasan lahan, salah satunya lahan kantor Kedubes Inggris.

Ahok mengatakan, hal itu terjadi karena Dinas Pekerjaan Umum (PU) tidak memperhitungkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang sudah naik.

"Masalah pembebasan tanah ada beberapa harga (tidak cocok). PU tuh, makanya PU kerjanya ngaco, dia udah tau tahun 2014 NJOP naik, dia masih pakai NJOP lama. Dia nggak memperhitungkan itu," ucap Ahok di Jakarta, Jumat (27/6/2014).

Pemprov DKI telah mengajukan surat untuk membeli lahan tersebut kepada perwakilan negara Britania Raya beberpa waktu lalu. Sebab Kedutaan Besar Inggris menjual tanahnya sesuai harga pasar. Namun Pemprov DKI menaksir (appraisal) harga pasar tanpa menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Rencananya, lahan yang berlokasi tepat di seberang Bundaran HI itu akan diubah menjadi taman untuk menambah ruang terbuka hijau (RTH). Pos polisi yang terletak di depan lokasi itu, nantinya dipindahkan agak mundur agar taman terlihat lebih luas. Sementara kantor Kedubes Inggris telah pindah ke Jalan Patra Kuningan Raya, Blok L 5-6, Jakarta Selatan, sejak 25 Juni 2013 lalu.

Sejauh ini, pengerjaan proyek MRT sudah merambah ke tahap berikutnya meski sempat dikabarkan mandek.

"MRT jalan, tinggal utilitas gas sama Telkom, PAM kita mau pindahkan," beber Ahok.

Proses pembebasan lahan untuk proyek pembangunan MRT memang banyak yang melewati target penyelesaian. PT MRT Jakarta juga sempat mengingatkan kepada Pemprov DKI Jakarta, yang bertanggung jawab untuk membebaskan lahan, agar segera menyelesaikan pembebasan lahan.

"Sampai hari ini masih bisa ditoleransi. Cuma kan kita kasih early warning (peringatan dini). Jangan sampai mundur-mundur lagi," ujar Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami usai rapat dengan Ahok di Balaikota Jakarta, Selasa 3 Juni lalu. (Sss)