Dituduh Dipengaruhi JK, Ketua KPK: Saya Justru Mengkritik

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Abraham Samad menepis pernyataan Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Puyono. Arief sebelumnya sempat menuding mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki pengaruh terhadap terhadap Abraham.

Abraham menjelaskan, dirinya tidak di bawah pengaruh JK atau siapa pun. Khusus JK, lanjut Abraham, dirinya sudah sering mengritik mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

"Saya tidak ada urusan dengan JK. Saat masih di Sulsel tidak pernah akrab dengan JK, bahkan saya suka mengkritik," kata Abraham di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (14/6/2014).

Mengenai adanya laporan atau aduan masyarakat terhadap suatu dugaan korupsi, Abraham memastikan KPK akan melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti. Dan tidak ditentukan oleh pengaruh pihak mana pun di luar KPK.

"Semua orang yang melapor ke KPK pasti diverifikasi, siapa pun biarpun tukang becak, diterima dulu," ujar Pendiri Anti Corruption Commission (ACC).

Arief Puyono sebelumnya menyebut JK mempunyai pengaruh terhadap Ketua KPK Abraham Samad. Pengaruh yang dimaksud Arief, yakni saat dirinya diminta JK melaporkan kasus dugaan korupsi di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang diduga melibatkan mantan dirutnya, Dahlan Iskan.

Ketika itu dia dipanggil JK pada tahun 2012 di kantornya yang berlokasi di kawasan Kuningan, Jakarta. Pada kesempatan itu Arief diminta untuk melaporkan kasus tersebut ke KPK.

"Setelah basa-basi sebentar, JK meminta saya melaporkan dugaan korupsi pembangkit PLN yang melibatkan Dahlan Iskan dan Luhut Panjaitan. Selain itu saya juga diminta melaporkan mengenai dugaan korupsi mark-up pengadaan pesawat MA 60," ujar Arief belum lama ini.

Bahkan lanjut Arief data lengkap sudah dipersiapkan. Dengan catatan jika dirinya bersedia melaporkan kasus tersebut ke KPK. "Saat itu JK berkata pada saya, ini data-data sudah ada semua, kau tinggal melapor saja ke KPK. Saat itu saya semakin kaget, data yang saya terima cukup lengkap untuk dilaporkan ke KPK," ungkapnya.